China Buka Pintu Xinjiang, Tim HAM PBB Tiba di Guangzhou Siap Kunjungi Uighur

BEIJING KOMPAS.com - Sebuah tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di China menjelang kunjungan ke Xinjiang, dalam persiapan untuk inspeksi yang telah lama dicari oleh komisaris hak asasi manusia (HAM) yang diharapkan dilakukan bulan depan.

South China Morning Post melaporkan, Delegasi itu menjalani karantina di Guangzhou, sebelum menuju ke Xinjiang.

Lima anggota tim ada di sana “atas undangan pemerintah (China)” kata Liz Throssell, juru bicara hak asasi manusia PBB, Post melaporkan.

Baca juga: China Setujui Kunjungan Kepala HAM PBB ke Xinjiang Usai Olimpiade

Kantor komisaris HAM PBB (OHRC) telah bernegosiasi dengan pemerintah China sejak 2018, berusaha untuk mengunjungi Xinjiang dengan “akses yang tidak terbatas dan berarti” dan kebebasan untuk mewawancarai kelompok masyarakat sipil tanpa pengawasan.

Pada Maret, Pimpinan Badan HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan OHRC telah “mencapai kesepakatan” dengan pemerintah China untuk berkunjung pada Mei.

Tidak ada komisioner hak asasi manusia yang mengunjungi China sejak 2005. Saat itu Throssell mengatakan baik tim pendahulu dan Bachelet “akan pergi ke Xinjiang, dan pastinya mengunjungi Beijing dan lokasi lainnya”.

Dia mengatakan negosiasi menghasilkan “kesepakatan tentang parameter yang menghormati metodologi kami”. Itu termasuk “akses tak terbatas ke berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil”.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wenbin, mengonfirmasi tim PBB tiba pada Senin (25/4/2022).

“Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa tujuan kunjungan komisaris tinggi hak asasi manusia adalah untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama antara kedua belah pihak,” katanya.

“Kami selalu menentang penggunaan masalah ini untuk manipulasi politik.”

Baca juga: Senat AS Loloskan RUU Larangan Impor dari Xinjiang

Tuduhan atas wilayah Xinjiang

OHRC dikritik karena belum merilis laporan yang telah lama tertunda tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang, di tengah laporan awal tahun ini bahwa Beijing bersikeras itu tidak akan diterbitkan sebelum Olimpiade Musim Dingin pada Februari.

Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, otoritas China di wilayah paling barat sejak 2017 dituduh menjalankan kampanye penahanan massal, pendidikan ulang, dan penindasan agama dan budaya terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya.

Mereka juga dituduh melakukan program kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap perempuan. Kelompok HAM dan pemerintah asing telah melabeli kebijakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.

Pemerintah Partai Komunis China menolak semua tuduhan penganiayaan dan pelanggaran. Mereka mengatakan kebijakan tersebut adalah bagian dari kampanye anti-teror dan anti-kemiskinan.

Pemerintah yang berkuasa juga menolak keberadaan pusat penahanan, di mana setidaknya satu juta orang dilaporkan telah ditahan. China kemudian mengeklaim bahwa itu adalah pusat pelatihan kejuruan.

Baca juga: Etnis Uighur Gembira AS Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing 2022

Pihak berwenang secara ketat mengontrol kawasan itu, termasuk mencoba memblokir akses media dan menolak permintaan badan-badan internasional seperti PBB untuk berkunjung.

Beijing telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap masyarakat sipil sejak Xi mengambil alih kekuasaan pada 2012, memperketat pembatasan kebebasan berbicara dan menahan ratusan aktivis dan pengacara.

Dilansir dari Guardian, pada Selasa (26/4/2022) kelompok kerja PBB tentang penahanan sewenang-wenang memutuskan bahwa China "menahan secara sewenang-wenang" aktivis anti-korupsi Zhang Baocheng.

Zhang dituduh “mempromosikan terorisme”, tetapi kelompok kerja itu mengatakan tidak melihat informasi yang secara masuk akal yang melibatkan Zhang dalam tindakan kekerasan atau kriminal tertentu.

Dikatakan bukti utama penuntutan terhadapnya selama persidangan adalah kicauannya yang mengkritik kamp-kamp di Xinjiang.

Baca juga: Rekaman Kamp Uighur Tayang di YouTube, Warga Khawatir Keselamatan Vlogger

Kelompok kerja PBB sendiri terdiri dari lima ahli independen yang tidak berbicara atas nama PBB dan pendapatnya tidak mengikat. Mereka meminta China untuk “segera membebaskan Zhang”.

Beijing juga dituntut memberinya kompensasi dan memastikan "penyelidikan penuh dan independen atas keadaan seputar perampasan kebebasan secara sewenang-wenang".

Kelompok kerja tersebut menunjukkan bahwa dalam 30 tahun sejarahnya, mereka menemukan China melanggar kewajiban hak-hak internasionalnya dalam lebih dari 1.000 kasus.

Mereka pun menyuarakan keprihatinan bahwa hal tersebut “menunjukkan masalah sistemik dengan penahanan sewenang-wenang” di China.