Afghanistan hari ini kata dia menghadapi banyak krisis, mulai dari darurat kemanusiaan yang berkembang, kontraksi ekonomi besar-besaran, melumpuhkan sistem perbankan dan keuangannya, kekeringan terburuk dalam 27 tahun, dan kegagalan Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusif dan memulihkan hak-hak anak perempuan untuk pendidikan dan perempuan untuk bekerja.
"Diperkirakan 22,8 juta orang diproyeksikan berada dalam tingkat kerawanan pangan 'krisis' dan 'darurat' hingga Maret 2022," kata Sekjen PBB itu.
“Hampir 9 juta di antaranya akan berada pada tingkat kerawanan pangan 'darurat' -- jumlah tertinggi di dunia. Setengah dari semua anak balita menghadapi kekurangan gizi akut.”
Sementara catatan positifnya, Guterres melaporkan “penurunan signifikan” dalam jumlah keseluruhan insiden keamanan terkait konflik serta korban sipil sejak pengambilalihan Taliban.
PBB mencatat 985 insiden terkait keamanan antara 19 Agustus dan 31 Desember, turun 91 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020, katanya.
Wilayah timur, tengah, selatan dan barat menyumbang 75 persen dari semua insiden yang tercatat. Dengan Nangarhar, Kabul, Kunar dan Kandahar sebagai provinsi yang paling terpengaruh konflik.
Baca juga: Ditutup Sejak Taliban Berkuasa, Universitas Negeri di Afghanistan Segera Dibuka
Meskipun kekerasan berkurang, Guterres mengatakan Taliban menghadapi beberapa tantangan, termasuk meningkatnya serangan terhadap anggotanya.
“Beberapa dikaitkan dengan Front Perlawanan Nasional yang terdiri dari beberapa tokoh oposisi Afghanistan, dan mereka yang terkait dengan pemerintah sebelumnya,” katanya.
“Kelompok-kelompok ini terutama beroperasi di Provinsi Panjshir dan Distrik Andarab Baghlan tetapi belum membuat terobosan teritorial yang signifikan”.
Adapun bentrokan bersenjata didokumentasikan secara teratur, bersama dengan pemindahan paksa dan pemutusan komunikasi.
Guterres mengatakan ketegangan intra-Taliban di sepanjang garis etnis dan persaingan atas pekerjaan juga telah mengakibatkan kekerasan. Ini menyorot pada bentrokan bersenjata pada 4 November antara pasukan Taliban di kota Bamiyan.
Dalam laporan itu, sekretaris jenderal mengusulkan prioritas untuk misi politik PBB di lingkungan saat ini, mendesak dukungan internasional untuk mencegah kelaparan yang meluas dan keruntuhan ekonomi negara, dan mendesak Taliban untuk menjamin hak-hak perempuan dan hak asasi manusia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.