Aung San Suu Kyi Dijatuhi Tuduhan Korupsi Keenam, Putusan Persidangan Ditunda

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pemerintah militer Myanmar mengajukan dakwaan korupsi keenam bagi Aung San Suu Kyi yang melibatkan mantan Presiden Win Myint, dan menunda putusan persidangan karena tambahan seorang saksi baru yang sekarang diizinkan untuk bersaksi.

Melansir AP, dakwaan korupsi yang baru pada Selasa (30/11/2021), menuduh Aung San Suu Kyi dan Myint melanggar Undang-Undang Antikorupsi karena mengizinkan izin untuk menyewa dan membeli helikopter.

Baca juga: ASEAN Tentang Keras Permintaan China Agar Junta Militer Myanmar Bergabung dalam KTT

Pengadilan seharusnya mengumumkan putusan pada Selasa (30/11/2021) terkait dengan tuduhan penghasutan dan melanggar pembatasan Covid-19.

Tetapi proses hukum itu ditunda untuk memungkinkan Zaw Myint Maung bersaksi dalam persidangan, setelah dia tidak dapat hadir sebelumnya karena alasan kesehatan, kata seorang pejabat hukum melansir Newsweek pada Rabu (1/12/2021).

Maung, yang juga menghadapi tuntutan pidana, adalah wakil ketua partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Dia bergabung dengan Suu Kyi selama kampanye untuk pemilihan tahun lalu, dan kehadiran mereka di Naypyidaw menjadi dasar dakwaan terhadap pelanggaran pembatasan Covid-19.

Suu Kyi sebelumnya didakwa dengan lima dakwaan. Dia sedang diadili atas empat dakwaan, dan persidangan yang tertunda adalah untuk dakwaan kelima.

Jika dinyatakan bersalah, wanita penerima nobel perdamaian ini menghadapi dakwaan yang masing-masing memiliki hukuman penjara 15 tahun ditambah denda.

Sidang Aung San Suu Kyi tertutup untuk media dan penonton.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dijerat Junta Militer Myanmar Dakwaan Penipuan di Pemilu

Pada Oktober, pengacaranya yang menjadi satu-satunya sumber informasi tentang proses hukum, diberikan perintah pembungkaman. Alhasil, mereka dilarang untuk memberikan informasi.

Vonis atas dakwaannya akan menjadi yang pertama bagi wanita berusia 76 tahun itu sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Militer Myanmar ketika itu menangkapnya dan menghalangi partai Liga Nasional untuk Demokrasi untuk memulai masa jabatan kedua.

Dia juga diadili atas serangkaian tuduhan lain, termasuk korupsi, yang dapat mengirimnya ke penjara selama puluhan tahun jika terbukti bersalah.

Hakim menunda persidangan hingga 6 Desember, ketika Zaw Myint Maung dijadwalkan untuk bersaksi, menurut pejabat hukum, yang berbicara dengan syarat anonim karena pemerintah telah membatasi pengungkapan informasi tentang persidangan.

Tidak jelas kapan putusan akan dikeluarkan.

Maung, yang merupakan kepala menteri wilayah Mandalay, sebuah pos tingkat negara bagian utama, juga ditahan ketika tentara mengambil alih. Dia berusia 69 tahun dan dikabarkan menderita leukemia.

Baca juga: Junta Myanmar Bebaskan Danny Fenster, Jurnalis AS yang Dipenjara 11 Tahun

Kasus-kasus tersebut secara luas dilihat sebagai dibuat-buat untuk mendiskreditkan Suu Kyi, dan mencegahnya mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya.

Konstitusi Myanmar melarang siapa pun yang dijatuhi hukuman penjara untuk memegang jabatan tinggi atau menjadi anggota parlemen.

Partai Suu Kyi menang telak dalam pemilihan tahun lalu. Tentara, yang partai sekutunya kehilangan banyak kursi, mengeklaim ada kecurangan pemungutan suara besar-besaran. Tetapi pemantau pemilu independen tidak mendeteksi adanya penyimpangan besar.

Aung San Suu Kyi sementara itu tetap populer dan menjadi simbol perjuangan melawan kekuasaan militer Myanmar.

Pengambilalihan tentara itu disambut oleh demonstrasi non-kekerasan nasional yang ditumpas oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, yang menewaskan hampir 1.300 warga sipil, menurut penghitungan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Penjarakan Jurnalis AS 11 Tahun

Dengan pembatasan ketat pada protes tanpa kekerasan, perlawanan bersenjata telah tumbuh di kota-kota dan pedesaan. Para ahli PBB telah memperingatkan negara itu telah masuk ke dalam perang saudara.

Aung San Suu Kyi, yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 untuk perjuangan tanpa kekerasan untuk demokrasi, belum terlihat di depan umum sejak ditahan pada hari pengambilalihan militer.

Dia hanya muncul di pengadilan di beberapa persidangannya, yang tertutup untuk media dan penonton.