KABUL, KOMPAS.com – Lebih dari 100 mantan pasukan keamanan Afghanistan telah dibunuh oleh anggota Taliban atau hilang sejak kelompok tersebut menduduki Kabul pada 15 Agustus.
Human Rights Watch (HRW) dalam laporan terbarunya menuturkan, amnesti yang dijanjikan oleh petinggi Taliban tidak mampu mencegah komandan lokal menyerang mantan tentara dan polisi Afghanistan.
HRW juga menuduh petinggi Taliban justru memaafkan pembunuhan terhadap mantan pasukan keamanan Afghanistan yang disengaja.
Baca juga: Delegasi AS Gelar Pertemuan dengan Taliban di Qatar, Ini yang Dibahas
Seorang juru bicara Taliban baru-baru ini membantah adanya pembunuhan atas nama balas dendam sebagaimana dilansir BBC, Selasa (30/11/2021).
Setelah kembali berkuasa di Afghanistan, Taliban meyakinkan mantan staf pemerintah sebelumnya bahwa mereka akan aman dan diberi pengampunan.
Mantan polisi dan tentara Afghanistan juga termasuk pihak yang dijanjikan keamanannya.
Namun, banyak yang meragukan janji tersebut. Pasalnya, Taliban memiliki sejarah panjang dalam pembunuhan personel pasukan keamanan dan tokoh masyarakat sipil.
Baca juga: Dokter Muda Afghanistan Dibunuh Taliban karena Tak Berhenti di Pos Pemeriksaan
Kelompok tersebut diyakini bertanggung jawab atas serangkaian pembunuhan yang kejam dan berdarah dalam tempo 18 bulan antara awal 2020 hingga Agustus 2021.
Para korban tewas tersebut termasuk hakim, jurnalis, dan aktivis perdamaian.
Sejumlah analis mengatakan, pembunuhan-pembunuhan itu dirancang untuk menghilangkan para pengkritik menjelang kembalinya Taliban kekuasaan dan menanamkan rasa takut pada mereka yang masih hidup.
Menurut laporan HRW, pembunuhan terus berlanjut ketika Taliban kembali berkuasa di negara itu.
Lebih dari 100 orang terbunuh atau hilang di empat provinsi yakni Ghazni, Helmand, Kunduz, dan Kandahar.
Baca juga: Pemimpin Pemerintahan Taliban Muncul dan Berjanji Tidak Ikut Campur Urusan Negara Lain
HRW menambahkan, Taliban mengarahkan mantan personel pasukan keamanan Afghanistan yang menyerah untuk mendaftar agar menerima surat yang menjamin keselamatan mereka.
Bukannya memberi surat, daftar tersebut justru dimanfaatkan komandan lokal sebagai informasi untuk menahan, mengeksekusi, atau "menghilangkan" targetnya beberapa hari setelahnya.
HRW melanjutkan, beberapa personel Taliban juga menggunakan catatan pekerjaan yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan ditangkap dan dieksekusi.
“Amnesti yang dijanjikan kepemimpinan Taliban tidak menghentikan komandan lokal untuk mengeksekusi atau menghilangkan mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan,” kata Direktur Divisi Asia HRW Patricia Gossman.
“Beban ada pada Taliban untuk mencegah pembunuhan lebih lanjut, meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan memberi kompensasi kepada keluarga korban,” sambung Gossman.
Baca juga: Laporan 100 Hari Pertama Setelah Taliban Berkuasa di Afghanistan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.