China dan Rusia Kembali Desak DK PBB Cabut Sanksi untuk Korea Utara

JENEWA, KOMPAS.com - China dan Rusia mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara, sebagai upaya menghidupkan kembali usaha serupa sebelumnya yang gagal pada 2019.

Kedua negara mengajukan rancangan resolusi yang dikerjakan ulang, yang dilihat oleh Reuters pada Senin (1/11/2021). Isinya mengusulkan penghapusan larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil Pyongyang, serta mengangkat batas impor minyak olahan.

Baca juga: Di Tengah Krisis Pangan, Korea Utara Membiakkan Angsa Hitam untuk Bahan Makanan

China dan Rusia ingin dewan yang beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi-sanksi itu "dengan maksud meningkatkan penghidupan penduduk sipil" di negara Asia yang terisolasi itu, menurut resolusi tersebut, melansir CNN pada Selasa (2/11/2021).

Korea Utara telah dikenakan sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.

Rancangan resolusi juga mencakup langkah-langkah lain, yang pertama kali diusulkan oleh Rusia dan China hampir dua tahun lalu. Termasuk mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri, dan membebaskan proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi.

Beberapa diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan rancangan resolusi yang diperbarui akan mendapat sedikit dukungan.

Pada 2019 Rusia dan China mengadakan dua putaran pembicaraan informal mengenai rancangan resolusi. Tetapi itu tidak pernah secara resmi diajukan untuk pemungutan suara.

Para diplomat mengatakan pada Senin (1/11/2021) bahwa China dan Rusia belum menjadwalkan pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru mereka.

Baca juga: Kim Jong Un Minta Rakyat Korea Utara yang Kelaparan Makan Sedikit hingga 2025

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat (AS), Perancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.

Misi PBB Rusia dan China tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari teks baru, yang menurut para diplomat diedarkan kepada anggota dewan pada Jumat (29/10/2021).

“Sudah menjadi keinginan China bahwa kami juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” ujar Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun bulan lalu.

Dia menambahkan lagi bahwa rancangan resolusi 2019 tetap didiskusikan.

Situasi sulit

Seorang juru bicara misi AS untuk PBB menolak mengomentari diskusi dewan privat. Tetapi dia menambahkan semua anggota PBB harus fokus menangani mereka yang melanggar sanksi yang sudah ada.

"Dewan Keamanan PBB telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan DPRK," kata juru bicara itu.

"Namun DPRK tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan PBB mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang."