China dan Rusia Kembali Desak DK PBB Cabut Sanksi untuk Korea Utara

JENEWA, KOMPAS.com - China dan Rusia mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara, sebagai upaya menghidupkan kembali usaha serupa sebelumnya yang gagal pada 2019.

Kedua negara mengajukan rancangan resolusi yang dikerjakan ulang, yang dilihat oleh Reuters pada Senin (1/11/2021). Isinya mengusulkan penghapusan larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil Pyongyang, serta mengangkat batas impor minyak olahan.

China dan Rusia ingin dewan yang beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi-sanksi itu "dengan maksud meningkatkan penghidupan penduduk sipil" di negara Asia yang terisolasi itu, menurut resolusi tersebut, melansir CNN pada Selasa (2/11/2021).

Korea Utara telah dikenakan sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.

Rancangan resolusi juga mencakup langkah-langkah lain, yang pertama kali diusulkan oleh Rusia dan China hampir dua tahun lalu. Termasuk mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri, dan membebaskan proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi.

Beberapa diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan rancangan resolusi yang diperbarui akan mendapat sedikit dukungan.

Pada 2019 Rusia dan China mengadakan dua putaran pembicaraan informal mengenai rancangan resolusi. Tetapi itu tidak pernah secara resmi diajukan untuk pemungutan suara.

Para diplomat mengatakan pada Senin (1/11/2021) bahwa China dan Rusia belum menjadwalkan pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru mereka.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat (AS), Perancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.

Misi PBB Rusia dan China tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari teks baru, yang menurut para diplomat diedarkan kepada anggota dewan pada Jumat (29/10/2021).

“Sudah menjadi keinginan China bahwa kami juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” ujar Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun bulan lalu.

Dia menambahkan lagi bahwa rancangan resolusi 2019 tetap didiskusikan.

Situasi sulit

Seorang juru bicara misi AS untuk PBB menolak mengomentari diskusi dewan privat. Tetapi dia menambahkan semua anggota PBB harus fokus menangani mereka yang melanggar sanksi yang sudah ada.

"Dewan Keamanan PBB telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan DPRK," kata juru bicara itu.

"Namun DPRK tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan PBB mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang."

Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Dewan Keamanan PBB memang sudah mengizinkan pengecualian isu kemanusiaan. Seorang penyelidik hak asasi manusia PBB bulan lalu menyerukan agar sanksi dilonggarkan.

Masalahnya, warga Korea Utara yang paling rentan berisiko kelaparan, setelah negara itu tergelincir lebih dalam ke isolasi selama pandemi Covid-19.

Sanksi terhadap industri yang telah diusulkan Rusia dan China untuk dicabut sebelumnya menghasilkan ratusan juta dolar bagi Korea Utara.

Itu diberlakukan pada 2016 dan 2017 untuk mencoba memotong dana program nuklir dan rudal Pyongyang.

Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama 2021. Tindakan itu dinilai melanggar sanksi PBB, terlebih mengingat situasi ekonomi negara itu memburuk, menurut laporan pemantau sanksi PBB pada Agustus.

Negara ini telah lama menderita kerawanan pangan. Pengamat mengatakan salah urus ekonomi diperburuk oleh sanksi dan sekarang pandemi Covid-19, yang mendorong penguncian perbatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana.

Rancangan resolusi baru akan membuat dewan mengakui "situasi sulit ekonomi dan mata pencarian DPRK dalam beberapa tahun terakhir, menggarisbawahi perlunya menghormati masalah keamanan DPRK yang sah, dan memastikan kesejahteraan, martabat yang melekat, dan hak-hak orang di Korea Utara."