Pemimpinnya Dilarang Muncul, Junta Militer Myanmar Boikot KTT ASEAN

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Junta militer Myanmar memutuskan memboikot KTT ASEAN, langkah protes karena pemimpin mereka dilarang muncul di agenda regional itu.

Pertemuan virtual selama tiga hari itu rencananya juga dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden, maupun pemimpin dari Rusia dan China.

Myanmar menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan itu, karena kekisruhan buntut kudeta militer Februari lalu.

Baca juga: KTT ASEAN Ke-38 dan 39 Dimulai Tanpa Perwakilan Junta Militer Myanmar

Mendapat seruan untuk mengatasi krisis, ASEAN dan Myanmar merumuskan rencana untuk mencapai perdamaian, tetapi komitmen junta diragukan.

Pasalnya adalah keengganan junta militer mengizinkan utusan khusus menemui pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Dampaknya, para pemimpin di Asia Tenggara sepakat untuk melarang masuknya pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Didepaknya Aung Hlaing dari pertemuan langkah manuver tak terduga, karena ASEAN sering dikritik tidak bergigi.

Junta meradang, dan merespons pelarangan itu sebagai pelanggaran kebijakan non-intervensi di urusan domestik anggotanya.

Para pemimpin Asia Tenggara sempat mengundang pejabat senior dari kementerian luar negeri bentukan Tatmadaw, nama resmi junta.

Baca juga: KTT ASEAN, Junta Myanmar Ancam Tak Datang akibat Pencoretan Min Aung Hlaing

Tetapi, di malam pertemuan junta menyatakan mengirim pejabat junior hanya akan merusak kedaulatan dan citra mereka.

Karena itu di layar besar, hanya muncul layar biru dengan tulisan Myanmar, sementara negara anggota lain sudah diisi perwakilan mereka.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menuturkan, progres terciptanya perdamaian berjalan lambat sejak kudeta Februari.

"Konsekuensinya tidak hanya menimpa rakyat Myanmar, tetapi juga kredibilitas ASEAN sebagai organisasi yang patuh pada aturan," kata PM Lee.

Baca juga: Tidak Diundang dalam KTT ASEAN, Junta Militer Myanmar Tak Terima

Dilansir AFP Selasa (26/10/2021), ada yang menyebut pelarangan Min Aung Hlaing akan memberi dampak signifikan.

Namun sejumlah analis menyebut, langkah organisasi kawasan tersebut tidak akan lebih jauh lagi, seperti menangguhkan "Negeri 1.000 Pagoda".

Sejumlah kalangan bahkan dengan pesimistis mengatakan, kecil kemungkinan Tatmadaw akan berubah setelah pemimpin mereka dilarang muncul.

"ASEAN itu terbelah mengenai isu Myanmar. Tidak akan ada perkembangan bagus," kata diplomat anonim di Asia Tenggara.

Baca juga: Junta Militer Salah Urus Myanmar, Perekonomian Bergejolak