Junta Militer Salah Urus Myanmar, Perekonomian Bergejolak

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Sejak kudeta militer, Myanmar tenggelam dalam gejolak ekonomi akibat salah urus dan ketidakstabilan politik.

Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS pada Rabu (20/10/2021) sebagaimana dilansir Reuters.

Pernyataan itu dia sampaikan setelah Menteri Investasi Myanmar yang diperintah junta militer menyalahkan krisis di negaranya sebagian disebabkan oleh pendukung lawannya.

Baca juga: Junta Myanmar Akan Bebaskan Lebih dari 5.000 Orang yang Dipenjara akibat Demo Kudeta

Pejabat Kementerian Luar Negeri AS menuturkan, ada salah urus perekonomian yang parah di Myanmar.

“Semua yang kami lihat, dan kami diberitahu dari orang-orang kami, adalah bahwa ada semacam salah urus ekonomi yang parah,” kata pejabat tersebut.

“Kita harus mengaitkan situasi ekonomi yang mengerikan dengan kurangnya stabilitas politik dan semua ketidakpastian,” sambung pejabat tersebut.

Dia menambahkan, AS menargetkan sanksi terhadap militer Myanmar dan fokus untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan melukai perekonomian atau rakyatnya.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Ungkap Kekecewaan Setelah Pemimpinnya Didepak dari KTT ASEAN

Pernyataan itu datang beberapa hari setelah ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang perwakilan politik dari Myanmar dalam pertemuan tinggi tahunan pada 26 hingga 28 Oktober.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar menyalahkan adanya intervensi asing untuk keputusan ASEAN tersebut.

Di sisi lain, pejabat AS menyebut keputusan yang diambil ASEAN tersebut sudah tepat dan sesuai dengan konsensus ASEAN untuk meredam konflik di Myanmar.

Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing, Junta Militer Myanmar Dikeluarkan dari KTT ASEAN

Pejabat itu menambahkan, Washington akan bekerja sama dengan beberapa mitranya untuk mencoba dan memengaruhi junta untuk mengurangi kekerasan dan memulihkan demokrasi.

“Jelas, junta militer ingin menjadi bagian dari pertemuan tingkat tinggi. Mereka jelas peduli dengan aset mereka, dan memiliki akses ke sumber daya,” kata pejabat itu.

“Jadi sejauh kita dapat memotong jalur-jalur itu, atau prospek kita bergerak lebih jauh dalam memotong jalur-jalur itu mungkin bisa memengaruhi perilaku mereka,” imbuhnya.

Baca juga: Komunitas Internasional Desak Junta Militer Myanmar Izinkan Perwakilan Khusus Bertemu Aung San Suu Kyi