Taliban Dapat Dukungan 10 Negara, Desak AS dan Sekutu Bayar Bantuan Bangun Afghanistan

MOSKWA, KOMPAS.com - Taliban sebagai penguasa baru Afghanistan mendapat dukungan dari 10 kekuatan regional dalam pembicaraan di Moskwa pada Rabu (20/10/2021), untuk gagasan konferensi donor PBB yang membantu mencegah keruntuhan ekonomi dan bencana kemanusiaan Afghanistan.

Rusia, China, Pakistan, India, Iran dan lima negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah bergabung dengan Taliban, menyerukan agar PBB mengadakan semacam konferensi sesegera mungkin untuk membantu membangun kembali negara itu.

Baca juga: Perekonomian Ambruk, Taliban Bujuk Teknokrat Tidak Tinggalkan Afganistan

Mereka mengatakan itu harus dilakukan "dengan pemahaman, tentu saja, bahwa beban utama ... harus ditanggung oleh pasukan yang kontingen militernya hadir di negara ini selama 20 tahun terakhir."

Gagasan itu merujuk ke Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, yang menginvasi Afghanistan setelah serangan 11 September 2001, dan penarikan tiba-tiba membuka jalan bagi Taliban Islam untuk merebut kembali kendali negara pada Agustus.

Washington memilih untuk tidak menghadiri pembicaraan, dengan alasan teknis. Tetapi pihak AS mengatakan mungkin akan bergabung dengan putaran pembicaraan lainnya di masa depan.

Rusia telah memimpin seruan untuk bantuan internasional, sadar bahwa setiap tumpahan konflik dari Afghanistan dapat mengancam stabilitas regional.

"Tidak ada yang tertarik dengan kelumpuhan total seluruh negara bagian, yang berbatasan, antara lain, CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka)," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov melansir CNN pada Rabu (20/10/2021).

Baca juga: Taliban Beri Uang dan Tanah ke Keluarga Pelaku Bom Bunuh Diri Penyerang Pasukan AS

Kebangkitan Taliban menimbulkan ketakutan internasional akan kembalinya bentuk garis keras kekuasaan pada 1990-an, ketika mereka menjadi tuan rumah gerakan Al Qaeda Osama bin Laden.

Pada periode itu, Taliban juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Termasuk rajam di depan umum dan marginalisasi perempuan di tempat kerja dan di sekolah.

Sejak kembali berkuasa, Taliban mengatakan bergerak secepat mungkin untuk membuka pemerintahan mereka dan menjamin hak-hak perempuan. Mereka juga mengeklaim tidak menujukan ancaman bagi negara lain.

"Afghanistan tidak akan pernah membiarkan tanahnya digunakan sebagai pangkalan bagi siapa pun untuk mengancam keamanan negara lain," kata Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi.

Abdul Salam Hanafi, wakil perdana menteri Taliban yang memimpin delegasi, mengatakan: "Mengisolasi Afghanistan bukanlah kepentingan siapa pun."

Sementara pemerintah di seluruh dunia, termasuk Rusia, menolak memberikan pengakuan resmi kepada pemerintah Taliban, komunike tersebut mengakui "realitas baru" dari kenaikan mereka ke kekuasaan.

Baca juga: Taliban Beri Uang dan Tanah ke Keluarga Pelaku Bom Bunuh Diri Penyerang Pasukan AS

Mencari pengaruh

Inisiatif Rusia menjadi tuan rumah pembicaraan itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu setelah penarikan AS.

Ketakutan utamanya adalah risiko ketidakstabilan di Asia Tengah, dan kemungkinan arus migran dan aktivitas militan yang diarahkan dari Afghanistan.

Kekhawatiran telah meningkat setelah serangkaian serangan oleh afiliasi Afghanistan dari ISIS yang dijuluki ISIS-K (Khorasan), di masjid dan target lain yang menewaskan ratusan orang.

Rusia melakukan bencana perangnya sendiri di Afghanistan pada 1980-an, dan memiliki hubungan militer dan politik yang erat dengan bekas republik Soviet di Asia Tengah yang berbatasan dengan Afghanistan.

Selain mengatakan tidak ada kelompok militan yang dapat beroperasi dari Afghanistan, Taliban mengeklaim akan melindungi hak-hak perempuan dan minoritas.

Tetapi banyak perempuan dan anak perempuan dilarang pergi bekerja atau sekolah, dan kabinet sementara hanya mencakup laki-laki.

Baca juga: Dua Menteri Afghanistan Sempat Keliling London dengan Mobil Mahal Sebelum Negaranya Jatuh ke Taliban