Tiga Bulan Setelah Rebut Kekuasaan, Presiden Tunisia Akhirnya Tunjuk Pemerintahan Baru

Bouden, 63 tahun, adalah seorang politikus yang tidak dikenal dan tidak dikenal memiliki keahlian ekonomi.

Meski begitu, Menteri Ekonomi baru Samir Saied dan Menteri Keuangan Sihem Boughdiri keduanya memiliki pengalaman dalam kebijakan keuangan.

Ekonom dan mantan menteri perdagangan Mohsen Hassan bulan lalu mendesak pemerintahan baru untuk segera kembali ke pembicaraan “bailout” dengan donor internasional.

Tunisia menurutnya, harus "membayar harga ketidakstabilan politik", krisis virus corona dan "ketidaktahuan kelas politik tentang ekonomi".

Kelompok masyarakat sipil telah memperingatkan penyimpangan Tunisia dari demokrasi. Pada Minggu (10/10/2021) setidaknya 6.000 orang berdemonstrasi di Tunis tengah menentang perebutan kekuasaan Saied.

Baca juga: Presiden Tunisia Perpanjang Kondisi Darurat Tanpa Batas, Oposisi Serukan Kekhawatiran

Hanya dua anggota pemerintahan sebelumnya yang dimasukkan dalam daftar baru pada Senin (11/10/2021), yakni Menteri Luar Negeri Othman Jarandi dan Menteri Pendidikan Fethi Selouati.

Kementerian dalam negeri yang vital secara strategis akan dipimpin oleh Taoufik Charfeddine, sekutu Saied yang memegang posisi itu pada 2020 hingga ia dipecat oleh Mechichi.

Banyak yang melihat langkah Saied sebagai pukulan terhadap partai Ennahdha yang diilhami Islam, yang telah mendominasi politik pasca-revolusi Tunisia.

Tetapi beberapa demonstran di Tunis pada Minggu (10/10/2021) juga menyuarakan dukungan untuk Moncef Marzouki, yang menjabat sebagai presiden antara 2011 dan 2014 dan sekarang tinggal di Paris.

Presiden Saied pada Senin (11/10/2021) mengatakan akan "melakukan upaya dalam beberapa hari mendatang", untuk meluncurkan "dialog nasional asli" yang melibatkan warga Tunisia dari seluruh negeri.

Baca juga: Presiden Tunisia Janji Dirinya Takkan Jadi Diktator setelah Tangkap Anggota Parlemen

Kelompok feminis memuji pencalonan Bouden sebagai langkah maju bagi perempuan di Tunisia, yang dipandang sebagai pelopor hak-hak perempuan di dunia Arab.

Tetapi banyak yang mempertanyakan seberapa besar kekuatan yang akan dia berikan sehingga Saied, yang telah lama menentang kesetaraan jender dalam undang-undang, akan memutuskan kebijakan akhir dalam pemerintah.

Sementara Ennahdha mengecam pencalonan PM Baru Bouden dengan keputusan presiden sebagai "tidak konstitusional".