Tiga Bulan Setelah Rebut Kekuasaan, Presiden Tunisia Akhirnya Tunjuk Pemerintahan Baru

TUNIS, KOMPAS.com - Presiden Tunisia Kais Saied menunjuk pemerintah baru pada Senin (11/10/2021), nyaris tiga bulan setelah perebutan kekuasaan yang kontroversial, yang diklaim karena negara itu menghadapi krisis ekonomi dan politik yang akut.

Televisi pemerintah menyiarkan upacara pelantikan kabinet yang dipimpin oleh Najla Bouden, perdana menteri (PM) wanita pertama negara Afrika Utara itu.

Bouden bersumpah bahwa "perang melawan korupsi akan menjadi tujuan paling penting" dari pemerintahan baru, dalam pidato publik pertamanya sejak pencalonannya.

Melansir AFP pada Senin (11/10/2021), ahli geologi terlatih ini juga berjanji untuk "meningkatkan standar hidup" warga Tunisia, dan "memulihkan kepercayaan mereka pada negara".

Tapi Saied telah secara signifikan kembali mengurangi kekuasaan kantor Bouden, dan secara teknis akan memimpin administrasi sendiri.

Presiden Tunisia pada 25 Juli memecat perdana menteri sebelumnya, Hichem Mechichi, menangguhkan parlemen dan memberikan dirinya kekuasaan yudisial.

Para penentang menyebut langkahnya sebagai kudeta. Tetapi banyak orang Tunisia pada awalnya menyambut tindakannya. Mereka mengaku juga muak dengan politik negaranya yang dianggap korup dan tidak kompeten.

Saied, seorang mantan akademisi hukum, telah berulang kali mengkritik konstitusi yang diadopsi Tunisia pada 2014.

Undang-undang itu menggunakan sistem parlementer-presiden campuran, tiga tahun setelah sebuah revolusi menggulingkan diktator veteran Zine El Abidine Ben Ali.

Dalam pidato setelah upacara Senin (11/10/2021), Saied menegaskan kembali bahwa langkahnya konstitusional. Itu mengingat ada "bahaya yang akan segera terjadi" yang dihadapi Tunisia.

Dia mengeklaim bertindak untuk "menyelamatkan negara Tunisia dari cengkeraman orang-orang yang mengintai di dalam dan luar negeri, dan dari mereka yang melihat pemerintahan sebagai barang rampasan atau sebagai sarana untuk menjarah dana publik".

Dia juga bersumpah untuk "membersihkan peradilan".

Menyimpang dari demokrasi

Saied, yang terpilih pada akhir 2019, merebut berbagai kekuasaan di tengah krisis sosial-ekonomi yang diperparah oleh pandemi Covid-19.

Langkah itu dilakukan ketika Tunisia menghadapi krisis utang yang menjulang, inflasi yang meningkat dan pengangguran yang meluas yang diperparah oleh pandemi virus corona.

Bouden, 63 tahun, adalah seorang politikus yang tidak dikenal dan tidak dikenal memiliki keahlian ekonomi.

Meski begitu, Menteri Ekonomi baru Samir Saied dan Menteri Keuangan Sihem Boughdiri keduanya memiliki pengalaman dalam kebijakan keuangan.

Ekonom dan mantan menteri perdagangan Mohsen Hassan bulan lalu mendesak pemerintahan baru untuk segera kembali ke pembicaraan “bailout” dengan donor internasional.

Tunisia menurutnya, harus "membayar harga ketidakstabilan politik", krisis virus corona dan "ketidaktahuan kelas politik tentang ekonomi".

Hanya dua anggota pemerintahan sebelumnya yang dimasukkan dalam daftar baru pada Senin (11/10/2021), yakni Menteri Luar Negeri Othman Jarandi dan Menteri Pendidikan Fethi Selouati.

Kementerian dalam negeri yang vital secara strategis akan dipimpin oleh Taoufik Charfeddine, sekutu Saied yang memegang posisi itu pada 2020 hingga ia dipecat oleh Mechichi.

Banyak yang melihat langkah Saied sebagai pukulan terhadap partai Ennahdha yang diilhami Islam, yang telah mendominasi politik pasca-revolusi Tunisia.

Tetapi beberapa demonstran di Tunis pada Minggu (10/10/2021) juga menyuarakan dukungan untuk Moncef Marzouki, yang menjabat sebagai presiden antara 2011 dan 2014 dan sekarang tinggal di Paris.

Presiden Saied pada Senin (11/10/2021) mengatakan akan "melakukan upaya dalam beberapa hari mendatang", untuk meluncurkan "dialog nasional asli" yang melibatkan warga Tunisia dari seluruh negeri.

Kelompok feminis memuji pencalonan Bouden sebagai langkah maju bagi perempuan di Tunisia, yang dipandang sebagai pelopor hak-hak perempuan di dunia Arab.

Tetapi banyak yang mempertanyakan seberapa besar kekuatan yang akan dia berikan sehingga Saied, yang telah lama menentang kesetaraan jender dalam undang-undang, akan memutuskan kebijakan akhir dalam pemerintah.

Sementara Ennahdha mengecam pencalonan PM Baru Bouden dengan keputusan presiden sebagai "tidak konstitusional".