Pemerintah Bayangan Myanmar Serukan Pemberontakan Nasional Lawan Junta Militer

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Pemerintah bayangan Myanmar menyerukan pemberontakan nasional terhadap junta militer pada Selasa (7/9/2021).

Seruan tersebut diumumkan di tengah gelombang protes terbaru dan pertempuran antara kelompok etnik bersenjata dengan militer Myanmar yang terus berlangsung.

Pemerintah bayangan Myanmar, yang menamakan diri Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), dibentuk oleh penentang kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Baca juga: ASEAN Sukses Dorong Gencatan Senjata di Myanmar sampai Akhir 2021

Salah satu pejabat NUG, Duwa Lashi La, dalam pidatonya pada Selasa mengumumkan bahwa pemerintah bayangan Myanmar meluncurkan perang pertahanan dari rakyat.

Melansir Reuters, pidato tersebut tampaknya merupakan tawaran untuk koordinasi yang lebih besar antara milisi dan kelompok etnik bersenjata setelah berbulan-bulan bertempur melawan militer.

Sambil mendeklarasikan keadaan darurat, Duwa Lashi La juga menyerukan pemberontakan melawan kekuasaan junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara.

Duwa Lashi La memperingatkan bahwa para administrator yang ditunjuk junta militer juga harus segera meninggalkan posisinya.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Bebaskan Biksu Berjuluk Buddhist bin Laden

Dia juga mendesak anggota pasukan keamanan untuk bergabung dengan milisi pro-demokrasi.

Duwa Lashi La turut meminta kelompok etnik bersenjata di daerah perbatasan untuk menyerang militer.

"Kita harus memulai pemberontakan nasional di setiap desa dan kota di seluruh negara pada saat yang bersamaan," kata Duwa Lashi La.

Di sisi lain, juru bicara junta militer Zaw Min Tun menolak seruan pemberontakan dari NUG.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Dikabarkan Mau Melakukan Gencatan Senjata

Dia mengatakan, seruan tersebut merupakan upaya mendapatkan perhatian dan pengakuan internasional dari Majelis Umum PBB.

Zaw Min Tun menambahkan, seruan tersebut tidak akan berhasil.

Dia juga menuding NUG berusaha mengacaukan negara, termasuk mengganggu program vaksinasi virus corona berksalan nasional.

"Mereka bekerja untuk kembali menarik perhatian internasional," kata Zaw Min Tun menurut saluran Telegram milik tentara, Myawaddy TV.

Dia juga menuduh beberapa kelompok media menyebarkan “berita palsu" tentang situasi di Myanmar.

Baca juga: Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Ingin Punya Akses ke Aung San Suu Kyi

Sejak militer menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, kelompok pro-demokrasi menggelar gelombang protes nasional.

Pasukan keamanan menanggapinya dengan kekerasan dan tak segan membunuh warga sipil. Ratusan orang meninggal di tangan pasukan keamanan sejak kudeta militer.

Para penentang junta militer lantas membentuk kelompok perlawanan bersenjata di bawah panji yang dinamakan Tentara Pertahanan Rakyat.

Kelompok perlawanan ini lantas menjalin aliansi dengan beberapa milisi etnik bersenjata yang telah lama berperang dengan tentara Myanmar.

Junta militer mengecap NUG dan Pasukan Pertahanan Rakyat sebagai kelompok teroris.

Baca juga: Korban Tewas akibat Kudeta Militer Myanmar Capai 1.000 Jiwa