Korban Tewas akibat Kudeta Militer Myanmar Capai 1.000 Jiwa

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Hingga Agustus, korban tewas akibat kudeta militer Myanmar pada 1 Februari mencapai 1.000 jiwa.

Laporan tersebut diampaikan kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) sebagaimana dilansir Reuters, rabu (18/8/2021).

AAPP secara konsisten mencatat dan melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil.

Baca juga: Lari dari Kejaran Junta Militer Myanmar, Dua Orang Tewas Lompat dari Gedung

Sebelum laporn terbaru itu diumumkan, junta militer Myanmar mengatakan bahwa angka-angka yang dirilis AAPP terlalu dilebih-lebihkan.

Laporan AAPP mengenai jumlah korban tewas dan orang-orang yang ditahan junta militer kerap dikutip oleh organisasi internasional dan media luar negeri.

Junta militer di sisi lain menyatakan, beberapa personel mereka juga tewas. Namun, junta mengatakan AAPP tidak memasukkan mereka dalam hitungannya.

Baca juga: Myanmar Bantah Tuduhan Persekongkolan yang Berencana Bunuh Utusan PBB

“Menurut catatan AAPP, 1.001 orang tak bersalah telah tewas. Jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi,” kata sekretaris AAPP Tate Naing kepada Reuters.

Negara Asia Tenggara itu tenggelam dalam kekacauan sejak militer menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi kemudian mengambil alih kekuasaan.

Aksi protes yang berlanjut setiap hari, pemberontakan berkobar di daerah perbatasan, dan aksi mogok yang meluas semakin merusak perekonomian ngara tersebut.

Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk PBB Jadi Target Pembunuhan

Tentara menuding adanya kecurangan dalam pemilu tahun lalu di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenanginya.

Komisi pemilu Myanmar dan kelompok pemantau internasional saat itu mengatakan tuduhan tentara itu salah.

Kendati demikian, junta militer mengatakan perebutan kekuasaan yang mereka lakukan tidak boleh disebut kudeta karena mereka mengeklaim aksinya sejalan dengan konstitusi.

Baca juga: Utusan Myanmar Peringatan PBB tentang Dugaan Pembantaian oleh Junta Militer