Junta Militer Myanmar Dikabarkan Mau Melakukan Gencatan Senjata

BANDAR SERI BEGAWAN, KOMPAS.com – Junta militer Myanmar dikabarkan menyetujui seruan ASEAN untuk melakukan gencatan senjata sampai akhir tahun.

Gencatan senjata tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan di negara tersebut.

Menyusul kudeta militer pada Februari, ASEAN telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar yang menelan ratusan korban tewas.

Baca juga: Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Ingin Punya Akses ke Aung San Suu Kyi

Asosiasi negara-negara di Asia Tenggara tersebut juga berseru agar dibukanya dialog antara junta militer dan lawan-lawan mereka.

Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengusulkan gencatan senjata dalam konferensi videonya dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin.

Melansir Reuters, Senin (6/9/2021), Erywan mengatakan kepada Kyodo News bahwa usulannya tersebut diterima oleh junta militer.

“Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan para pekerja kemanusiaan,” kata Erywan.

Baca juga: Korban Tewas akibat Kudeta Militer Myanmar Capai 1.000 Jiwa

"Mereka tidak memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang saya katakan sehubungan dengan gencatan senjata," sambung Erywan.

Erywan juga telah menyampaikan usulan gencatan senjata tersebut secara tidak langsung kepada partai-partai yang menentang kekuasaan militer.

Di sisi lain, aktivis pro-demokrasi Myanmar Thinzar ShunLei Yi mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak yakin junta militer akan mematuhi gencatan senjata itu.

Thinzar menambahkan, gencatan senjata justru semakin memberi tentara Myanmar lebih banyak waktu untu “mengisi ulang peluru” mereka.

Baca juga: Lari dari Kejaran Junta Militer Myanmar, Dua Orang Tewas Lompat dari Gedung

Pejabat dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang menetang kekuasaan militer, Maw Htun Aung, menuturkan bahwa ASEAN harus memberitahu junta untuk berhenti membunuh dan meneror rakyatnya sendiri.

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Sabtu, Erywan mengatakan dia masih bernegosiasi dengan junta militer mengenai persyaratan untuk kunjungannya ke sana.

Dia berharap, kunjungan tersebut bisa terealisasi sebelum akhir Oktober. Erywan juga mengaku telah mencari akses ke pemimpin de facto Myanmar yang terguling, Aung San Suu Kyi.

"Yang kami serukan saat ini adalah agar semua pihak menghentikan kekerasan, terutama yang berkaitan dengan distribusi bantuan kemanusiaan," kata Erywan.

Baca juga: Myanmar Bantah Tuduhan Persekongkolan yang Berencana Bunuh Utusan PBB