Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan, Tanpa Perempuan

KABUL, KOMPAS.com - Pengumuman pemerintahan baru Afghanistan akan dilakukan pada Jumat (3/9/2021) sore waktu setempat, kata dua sumber Taliban kepada AFP.

Para penguasa baru telah berjanji untuk lebih akomodatif dibanding saat mereka berkuasa dari 1996 hingga 2001.

Saat itu rezim masih terkenal karena interpretasinya yang brutal dan keras akan hukum Islam, termasuk perlakuan terhadap perempuan yang dilarang sekolah, bekerja, dan tidak bisa bebas bergerak.

Baca juga: Pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar akan Pimpin Pemerintahan Afghanistan

Saat ini semua mata tertuju pada Taliban. Apakah mereka dapat menghadirkan kabinet yang mampu mengelola ekonomi negara yang terpuruk dan menepati janji akan pemerintahan yang lebih inklusif.

Spekulasi tentang susunan pemerintahan baru tersebar luas. Meski begitu, seorang pejabat senior mengatakan bahwa perempuan tidak mungkin dimasukkan.

Seorang juru bicara Taliban di Twitter menulis pada Jumat (3/9/2021) pagi bahwa Kementerian Luar Negeri China telah berjanji untuk tetap membuka kedutaan besarnya di Afghanistan, dan berjanji meningkatkan hubungan juga bantuan kemanusiaan.

Perempuan menuntut hak-hak dasar

Di kota barat Herat, sekitar 50 perempuan turun ke jalan pada Kamis (2/9/2021) menuntut hak untuk bekerja dan memprotes kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan baru.

"Adalah hak kami untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan keamanan," teriak para demonstran, kata seorang wartawan AFP yang menyaksikan protes tersebut.

"Kami tidak takut, kami bersatu," tambah mereka.

Herat adalah kota yang relatif kosmopolitan di jalan sutra kuno dekat perbatasan Iran. Kota tersebut adalah salah satu daerah yang lumayan makmur di Afghanistan. Anak-anak perempuan di Herat pun telah kembali ke sekolah.

Salah satu penyelenggara aksi protes, Basira Taheri, mengatakan kepada AFP bahwa dia ingin Taliban memasukkan perempuan ke dalam kabinet baru. "Kami ingin Taliban mengadakan konsultasi dengan kami," kata Taheri. "Kami tidak melihat ada wanita dalam pertemuan mereka."

Baca juga: Mengapa Qatar Menjaga Hubungan Dekat dengan Taliban?

Warga Afghanistan butuh bantuan

Hak-hak perempuan bukan satu-satunya perhatian utama menjelang pengumuman Taliban tentang pemerintahan baru. Di Kabul, warga menyuarakan kekhawatiran atas kesulitan ekonomi yang berlangsung lama di negara itu, yang sekarang diperparah dengan pengambilalihan gerakan militan.

"Dengan kedatangan Taliban, benar ada keamanan, tetapi bisnis telah anjlok di bawah nol," Karim Jan, seorang pemilik toko barang elektronik, mengatakan kepada AFP.

WANA/REUTERS via DW INDONESIA Krisis ekonomi di Afganistan dilaporkan semakin terpuruk.

Sebagai tindak lanjut, PBB telah memulai kembali penerbangan kemanusiaan ke beberapa bagian negara itu, yang menghubungkan ibu kota Pakistan, Islamabad, dengan Mazar-i-Sharif di Afghanistan utara dan Kandahar di selatan.

Qatar juga tengah mengupayakan untuk membuka kembali bandara di Kabul, yang nantinya akan digunakan sebagai jalur bantuan. Sementara Turki mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi proposal dari Taliban terkait peran dalam mengoperasikan bandara tersebut.

Western Union dan Moneygram juga akan melanjutkan pengiriman uang, yang diandalkan banyak warga Afghanistan untuk menerima bantuan dari kerabat di luar negeri.

Menteri Luar Negeri Italia juga dilaporkan akan mengunjungi Uzbekistan, Tajikistan, Qatar, dan Pakistan mulai Jumat (3/9/2021) untuk membantu para pengungsi Afghanistan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris akan menyusulnya pekan depan.

Baca juga: AS Pereteli Helikopter dan Pesawatnya, Taliban Marah-marah