Taliban Umumkan Amnesti Massal untuk Pegawai Pemerintah Afghanistan

KABUL, KOMPAS.com - Kelompok Taliban mengumumkan adanya amnesti massal kepada semua pegawai pemerintah Afghanistan, meminta mereka untuk tetap bekerja.

"Pengampunan umum sudah diberikan. Jadi kalian semua harus tetap bekerja seperti biasanya," ujar pemberontak dilansir AFP Selasa (17/8/2021).

Kabar amnesti itu muncul setelah banyak kalangan takut jika pemberontak akan melakukan aksi balas dendam kepada mereka.

Baca juga: Kenapa Taliban Tidak Membantu Palestina dan Tak Menyerang Israel?

Mereka yang ketakutan kebanyakan bekerja di pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, yang mendapatkan dukungan Barat.

Dilansir BBC, ketakutan juga disuarakan warga Afghanistan yang pernah bekerja dengan pemerintah AS sebagai penerjemah.

Taliban dikenal karena menjalankan hukuman brutal dan ditudung melakukan kejahatan perang, yang mereka bantah.

Sementara itu dari Washington, AS menyatakan mereka bisa mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah.

Syaratnya, pemberontak harus menghormati hak-hak perempuan dan mencegah kelompok ekstrem seperti Al-Qaeda.

Dalam konfernsi pers, juru bicara kementerian luar negeri Ned Price menerangkan akan memantau setiap kebijakan Taliban.

Baca juga: Inggris: Masifnya Serangan Taliban Tanda Kegagalan Komunitas Internasional

"Pemerintahan Afghanistan yang baru harus menerapkan hak dasar bagi rakyatnya, tidak mendukung teroris, maupun mendukung perempuan dan gadis bisa bekerja sama dengan kami," kata dia.

Dia menjelaskan negosiator andalan Washington, Zalmay Khalilzad, tengah berada di Qatar dan terus menjalin kontak dengan milisi.

Price mengakui beberapa dialog yang dilakukan Khalilzad dengan pemberontak berlangsung secara kondusif.

"Tetapi sekali lagi, jika menyangkut Taliban maka kami harus mengamati tindakannya daripada menelan ucapan mereka," tegasnya.

Militer AS dilaporkan menjalin kontak dengan pemberontak, terutama menyangkut status bandara di ibu kota Kabul.

Baca juga: Siapa Taliban dan Mengapa Ingin Menguasai Afghanistan?

Sejak akhir pekan, ribuan pasukan AS dikerahkan untuk membantu evakuasi warga dan penduduk Afghanistan yang ada hubungannya dengan Washington.

Pemberontak menduduki ibu kota pada Minggu 915/8/2021), setelah Mei melancarkan serangan masif yang menguasai ibu kota provinsi dan kota penting.

Presiden Ashraf Ghani memutuskan meninggalkan Kabul, setelah menyerahkan kekuasaan kepada pemberontak.

Saat disinggung mengenai Ghani, Price masih menyebutnya sebagai presiden, meski tak menyebut apakah dia masih dianggap pemimpin sah.

"Sejauh ini belum ada pemindahan kekuasaan secara formal," tutup Price.

Baca juga: VIDEO: Taliban Nge-gym di Istana Presiden Afghanistan yang Ditinggal Penghuninya