TEL AVIV, KOMPAS.com - Parlemen Israel diperkirakan menyetujui pembentukan pemerintahan baru untuk mengakhiri 12 tahun pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pemerintahan baru, sebuah koalisi partai yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah mendominasi suara dengan selisih tipis.
Koalisi partai itu akan mengakhiri lebih dari 2 tahun kelumpuhan politik negara, di mana 3 kali pemilu tidak menghasilkan perubahan.
Baca juga: Akhir Pekan Ini, Nasib PM Israel Benjamin Netanyahu Ditentukan
Melansir BBC pada Minggu (13/6/2021), nasionalis sayap kanan Naftali Bennett siap untuk merebut posisi Perdana Menteri dengan kesepakatan berbagai kekuasaan bersama seorang pemimpin sentris.
Di bawah perjanjian koalisi, Bennett, yang mengepalai Partai Yamina, akan menjabat hingga September 2023.
Kemudian, ia akan menyerahkan kepemipinan kepada Yair Lapid, pemimpin Yesh Atid untuk 2 tahun lagi.
Netanyahu, pemimpin terlama Israel, yang telah mendominasi politik selama bertahun-tahun, akan tetap menjadi kepala partai sayap kanan, Likud, dan menjadi pemimpin oposisi.
Dia sejauh ini terus mencerca melawan pemerintahan baru, menyebutnya sebagai "koalisi penipu dan berbahaya". Ia juga telah bersumpah untuk "menggulingkannya dengan cepat".
Sementara itu, persidangan Netanyahu atas tuduhan suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan, masih terus berlanjut, meski ia telah beberapa kali membantahnya.
Baca juga: Blok Anti-Netanyahu Dijegal Parlemen, Gejolak Politik Israel Berlanjut
Oposisi terhadap Netanyahu yang tetap berkuasa telah tumbuh, tidak hanya di antara sayap kiri dan tengah. Namun, juga di antara partai-partai sayap kanan yang biasanya secara ideologis bersekutu dengan Likud, seperti Yamina.
Meskipun Yamina berada di urutan kelima dalam pemilihan dengan hanya memiliki 7 kursi, tetapi dukungannya sangat penting, jika ada pemerintah koalisi potensial yang ingin mendapatkan mayoritas di parlemen.
Setelah berminggu-minggu Lapid bernegosiasi dengan Yamina, tapi hasilnya membawa Yamina untuk berpaling ke konstelasi partai-partai yang bersatu untuk mencopot Netanyahu dari jabatannya.
Pada 2 Juni, perjanjian ditandatangani yang melibatkan 8 faksi dengan 61 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas suara, hanya setengah jam sebelum tenggat waktu yang secara efektif menyegel nasib Netanyahu.
Baca juga: Netanyahu Klaim Ada Kecurangan Besar di Pemilu Israel, Tuduh Oposisi Bermuka Dua
Pemerintahan baru Bennett akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam 73 tahun sejarah Israel.
Aliansi Bennett tersebut berisi partai-partai yang memiliki perbedaan ideologis yang luas dan mungkin yang paling signifikan dengan masuknya Partai Raam, partai Arab independen pertama menjadi bagian dari koalisi.