Aung San Suu Kyi Akan Hadir Langsung di Pengadilan Myanmar pada 24 Mei

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Aung San Suu Kyi diminta hadir secara langsung di pengadilan untuk pertama kalinya pada 24 Mei, setelah beberapa minggu penundaan kasusnya. Perintah itu disampaikan seorang hakim Myanmar pada Senin (10/5/2021).

Peraih Nobel itu tidak terlihat secara publik sejak dia ditahan dalam kudeta militer Myanmar pada 1 Februari, ketika militer menggulingkannya untuk kembali berkuasa.

Baca juga: Penyair Myanmar Tewas Setelah Ditangkap Junta, Organ Dalam Tubuhnya Hilang

Dia kemudian dijatuhi serangkaian tuduhan hukum. Sementara tim hukumnya harus berjuang keras, untuk mendapatkan audiensi pribadi dengan klien mereka.

Beberapa persidangan di ibu kota Naypyidaw telah menampilkan Suu Kyi. Tapi dia hanya hadir melalui konferensi video dari tahanan rumah, dan mengungkapkan rasa frustrasi pada kecepatan persidangan.

Selama persidangan terakhir Senin (10/5/2021), hakim memerintahkan agar kasusnya disidangkan dengan kehadirannya, di ruang sidang khusus dekat kediamannya.

"Dia akan hadir secara langsung di pengadilan pada 24 Mei," kata pengacara Khin Maung Zaw kepada AFP.

Namun, kuasa hukum memperingatkan masih adanya masalah luar biasa. Sebab kuasa hukum masih tidak dapat bertemu secara pribadi dengan pemimpin de facto Myanmar berusia 75 tahun itu.

"Masalahnya belum terselesaikan karena polisi tidak menjawab apakah mereka bisa mengatur pertemuan kita," katanya, seraya menambahkan bahwa penasihat pribadi adalah "hak terdakwa".

Baca juga: 100 Hari Kudeta Myanmar: Rangkuman Peristiwa dan Perkembangan Terkini

Bersamaan dengan 100 hari kudeta Myanmar, sejauh ini ada enam dakwaan terhadap Suu Kyi.

Tuduhan itu termasuk melanggar pembatasan virus corona selama kampanye pemilihan tahun lalu, dan memiliki walkie talkie tanpa izin.

Tuduhan paling serius menuduh bahwa dia melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi era kolonial negara itu. Kasus itu mandek di pengadilan pusat komersial Kota Yangon.

Junta juga menuduhnya melakukan korupsi. Suu Kyi dituding menerima suap emas batangan dan uang tunai. Tapi tuduhan ini belum diajukan ke pengadilan.

Junta terus membenarkan penangkapannya dan kudeta sebagai cara untuk mempertahankan demokrasi.

Mereka menuduh kecurangan pemilu dilakukan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang menyapu pemilu November dengan telak.

Pembuat undang-undang Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan darat, sekarang memimpin junta. Dia memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif di Myanmar.

Baca juga: Myanmar Masih Krisis, Junta Militer Dapat Investasi Rp 39 Triliun

Protes massal terus berlanjut sejak kudeta. Ratusan ribu orang menentang aturan junta dan menuntut kembali ke demokrasi Myanmar, serta pembebasan Suu Kyi.

“Mereka dihadapkan langsung dengan amunisi pasukan keamanan. Setidaknya 780 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras brutal (militer),” kata satu kelompok pemantau lokal.