Junta Militer Myanmar Terkejut, Kudetanya Mendapat Banyak Tentangan

BERN, KOMPAS.com – Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan para jenderal militer di Myanmar mengindikasikan mereka tidak takut sanksi baru.

Kendati demikian, Burgener mengatakan para jenderal sangat terkejut bahwa kudeta militer justru mendapat banyak tentangan.

“Saya pikir tentara sangat terkejut bahwa (kudeta) itu tidak berhasil karena di masa lalu, pada 1988 dan 2007 dan 2008, (kudeta) itu berhasil,” kata Burgener.

Burgener mengatakan kepada koresponden PBB pada Rabu (3/3/2021) bahwa dia sudah memperingatkan militer Myanmar setelah melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

Dia memperingatkan militer Myanmar bahwa negara-negara dunia dan Dewan Keamanan PBB mungkin mengambil tindakan yang keras.

Baca juga: Protes Kudeta Militer di Myanmar Makin Besar, Ingatkan Peristiwa 1998 di Indonesia

"Dan jawabannya adalah, 'Kami terbiasa dengan sanksi dan kami selamat dari sanksi itu di masa lalu’," kata Burgener menirukan tanggapan junta militer Myanmar.

Burgener juga memperingatkan para jenderal di Myanmar bahwa mereka akan terkucilkan dan terisolasi dari dunia luar jika kudeta tidak dibatalkan.

“Jawabannya adalah, 'Kita harus belajar berjalan hanya dengan beberapa teman’,” imbuh Burgener sebagaimana dilansir dari Associated Press.

Pada 1 Februari, militer Myanmar menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh Partai National League for Democracy (NLD) dan setelah itu mengambil alih kekuasaan.

Kudeta tersebut membuat Myanmar kembali dikuasai oleh militer setelah selama sekitar lima dekade mendekam di bawah junta militer.

Baca juga: Diblokir Facebook dan Instagram, Militer Myanmar Sampaikan Ancaman Kematian di TikTok

Saat para jenderal melonggarkan cengkeraman mereka, lalu Suu Kyi naik ke tampuk kekuasaan setelah pemilu 2015, komunitas internasional menanggapinya dengan mencabut sebagian besar sanksi dan menanam investasi ke negara tersebut.

Burgener mencatat, penentangan terhadap kudeta militer dipelopori oleh para pemuda yang hidup dalam kebebasan selama 10 tahun.

Dia menambahkan, gerakan anti-kudeta militer terorganisasi dengan baik dan sangat bertekad tidak ingin kembali di bawah kediktatoran.

Burgener mengatakan hal tersebut melalui telekonferensi dari Bern, Swiss.

Dia mendesak komunitas internasional yang bersatu untuk mengambil tindakan yang benar mengenai kudeta militer tersebut.

Baca juga: 38 Orang Tewas dalam Demo Myanmar: Ini Mengerikan, Ini Pembantaian

Burgener menekankan, sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap junta militer Myanmar akan jauh lebih kuat daripada sanksi oleh masing-masing negara.

Dewan telah menjadwalkan konsultasi tertutup pada Jumat (5/3/2021) mengenai seruan untuk membatalkan kudeta, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Pada Rabu, tindakan keras dari aparat keamanan Myanmar semakin memingkat terhadap para demonstran. Burgener mengatakan, pada Rabu sebanyak 38 orang dilaporkan tewas.

Burgener menambahkan, dia menerima sekitar 2.000 pesan setiap hari dari orang-orang di Myanmar, banyak yang putus asa melihat tanggapan internasional.

Dia juga berbicara setiap hari dengan perwakilan dari Parlemen yang digulingkan dan telah berbicara beberapa kali dengan Wakil Panglima Militer Myanmar Soe Win.

Baca juga: Menolak Mundur, Militer Myanmar Nyatakan Siap Hadapi Sanksi dan Isolasi

Burgener mengatakan, dia dan Soe Win melakukan kontak via panggilan telepon pada 4 Februari.

Dalam panggilan telepon tersebut, junta militer ditugasi untuk menerapkan peta jalan militer. Dalam peta jalan itu termasuk menyusun kembali komisi pemilu.

Peta jalan itu juga bertujuan untuk melakukan perjanjian gencatan senjata dengan semua 21 kelompok etnik bersenjata di Myanmar.

Menurut Burgener, perjanjian gencatan senjata itu akan sulit karena 10 kelompok etnik telah mengambil sikap tegas terhadap kudeta militer.

Baca juga: Ketegangan di Myanmar Semakin Tinggi, Hampir 40 Orang Tewas dalam Sehari