Sorotan Media Asing terhadap Indonesia yang Diprotes Massa Anti-Kudeta Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi sasaran baru amuk massa anti-kudeta Myanmar, sejumlah media asing menyoroti langkah Kementerian Luar Negeri RI.

Ketegangan di Mayanmar semakin meningkat terkait massa yang menolak kudeta militer pada 1 Februari yang diikuti dengan tindakan penahanan pemerintah terpilih, Aung San Suu Kyi beserta para jajaran sekutunya.

Konflik memuncak tatkala aksi protes menelan korban jiwa, akibat tindakan keras militer Myanmar yang tanpa segan langsung menargetkan tembakan ke pengunjuk rasa.

Baca juga: KBRI Yangon Didemo, Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Tak sedikit negara yang kemudian memberikan respons keras terhadap konflik kudeta Myanmar, seperti Eropa dan AS yang memberikan sanksi personal ke jenderal militer Myanmar, yang dinilai sebagai dalang kudeta dan konflik berdarah.

Aliansi itu juga mendesak PBB untuk turun tangan dalam kasus politik yang telah menyakiti hak hidup demokrasi masyarakat Myanmar.

Di lain sisi, ada pula respons negara asing yang berujung pada protes massa anti-kudeta militer. Seperti yang terjadi terhadap China dan belum lama ini menimpa Indonesia.

Berikut Kompas.com merangkum aksi massa anti-kudeta Myanmar yang marah terhadap respons Indonesia, dengan merangkum dari sejumlah media asing:

1. Reuters

Media yang bermarkas di London, Inggris ini yang pertama menggulirkan kabar tentang rencana penerbangan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar, menurut surat dari Kementerian Perhubungan tertanggal Selasa (23/2/2021).

Menurut informasi dari pejabat otentik yang diterima Reuters, Retno Marsudi juga telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar.

Melansir Reuters pada Rabu (24/2/2021), terdapat informasi dari berbagai sumber yang mengatakan Jakarta mengusulkan ASEAN mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal mengadakan "pemilihan yang adil dan inklusif".

Sontak kabar itu menyulut amarah massa anti-kudeta Myanmar, yang memperjuangkan hasil pemilu pada November lalu, di mana hasil dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi, tapi ditentang oleh para jenderal militer hingga terjadilah kudeta.

Pertemuan di Myanmar memicu keraguan dari beberapa pengguna Twitter dan The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar.

Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".

The Future Nation Alliance menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".

"Kami sangat menentang dan mengutuk Indonesia karena mengirimkan utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta," kata pernyataan itu.

Baca juga: Malaysia Deportasi Lebih dari 1.000 Tahanan Imigrasi ke Myanmar di Tengah Risiko Konflik