Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat pada Selasa tetapi gagal menyetujui pernyataan yang mengutuk kudeta tersebut.
Agar pernyataan kecaman dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, diperlukan dukungan China yang memiliki hak veto sebagai anggota tetap.
Di sisi lain, China merupakan pendukung utama Myanmar di PBB.
"China dan Rusia telah meminta lebih banyak waktu," kata seorang diplomat yang meminta namanya tidak disebutkan pada akhir pertemuan.
Baca juga: Banyak Orang Myanmar Bernama Aung, Ini Arti dan Sejarahnya...
Kedua negara berulang kali melindungi Myanmar dari kecaman di PBB atas tindakan keras militer terhadap Rohingya, sebuah kampanye yang menurut penyelidik PBB merupakan genosida.
Kudeta tersebut juga merupakan ujian kebijakan luar negeri besar pertama bagi Presiden AS Joe Biden, yang telah bersumpah untuk membela demokrasi dan membela hak asasi manusia.
Dalam pernyataan yang tegas pada Senin, dia mengatakan AS akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Myanmar.
Tetapi Washington juga perlu waspada agar tidak mendorong Myanmar lebih jauh ke dalam orbit China.
"China sangat senang turun tangan dengan dukungan material dan politik untuk militer Burma sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memaksimalkan pengaruhnya di Asia Tenggara," kata Daniel Russel, dari Asia Society Policy Institute.
Baca juga: NLD Serukan Pembebasan Segera Aung San Suu Kyi yang Tak Terlihat Sejak Kudeta Myanmar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.