Eksodus dari Hong Kong ke Inggris Diproyeksi Tidak Akan Besar meski Tensi dengan China Memanas

HONG KONG, KOMPAS.com - Program visa baru yang dibuka Inggris bagi warga Hong Kong, jutaan penduduk yang memiliki paspor Nasional Inggris, diprediksi tidak akan menimbulkan eksodus besar-besaran dari wilayah persemakmurannya itu.

Melansir Bloomberg pada Selasa (26/1/2021), penasihat pemerintahan terkemuka menilai menurunnya minat masyarakat Hong Kong terhadap program itu terjadi karena besarnya pendatang baru dari daratan Cina ke pulau itu.

“Jumlah aktual meninggalkan Hong Kong akan 'jauh, jauh lebih kecil' dari perkiraan saat ini, yaitu sebanyak 1 juta orang akan pergi ke Inggris selama lima tahun ke depan,” kata Bernard Chan, Pemimpin Dewan Eksekutif Carrie Lam’s Advisory.

Menurutnya, sementara banyak orang melarikan diri selama krisis yang lalu, akan ada banyak imigran juga yang kembali atau baru masuk ke wilayah itu.

Perbedaan antara eksodus warga Hong Kong pada 1990-an dan yang terjadi saat ini, kata Chan, adalah sekarang ada banyak orang daratan berbakat yang dapat menggantikan mereka.

Dia mengatakan, mereka yang pergi sekarang adalah campuran dari orang-orang yang tidak memercayai China. Mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka.

Baca juga: Hong Kong Tangkap Massal Anggota Parlemen dan Aktivis Pro-demokrasi Terkait Hukum Keamanan Nasional

Ada juga yang "berpikir mereka mungkin tidak kompetitif" dalam ekonomi yang terus berubah. Di mana semakin banyak tempat atau perusahaan menghargai orang-orang yang terampil dari daratan China, yang dapat membantu perusahaan internasional memenangkan bisnis di China.

"Jika Anda melihat perusahaan asing, mereka semua mempekerjakan orang yang kembali dari daratan China," kata Chan.

“Klien mereka semuanya orang Cina dari daratan. Bisakah kamu menyalahkan mereka? "

Pada 31 Januari, Inggris akan mulai menerima aplikasi visa untuk sebanyak 2,9 juta penduduk Hong Kong yang memenuhi syarat BNO, dan 2,3 juta tanggungan. Jumlah keduanya mencapai hampir 70 persen dari populasi wilayah tersebut.

London mengumumkan langkah tersebut setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional secara luas pada Juni.

Pemerintah Inggris menilai UU tersebut sebagai pelanggaran serius dan terang-terangan terhadap Deklarasi Bersama Sino-Inggris 1984, yang membuka jalan bagi kembalinya bekas koloni itu ke pemerintahan China.

Baca juga: Dituduh Hina Bendera China, Remaja Hong Kong Pro-demokrasi Terancam Penjara

China membenarkan langkah-langkah keamanan yang melarang subversi, terorisme, pemisahan diri, dan kolusi asing sebagai alat yang diperlukan untuk mengakhiri protes yang terkadang disertai kekerasan yang melanda kota itu pada 2019.

Sementara Inggris mengatakan undang-undang baru tersebut "membatasi hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong. Beberapa politisi pro-Beijing di Hong Kong telah menyerukan tindakan untuk hanya mengizinkan penduduk kota memiliki satu paspor.

Chan mengatakan, beberapa orang memang telah mulai meninggalkan Hong Kong menuju Inggris.

Gelombang migrasi keluar dari Hong Kong ke tempat-tempat seperti Kanada, sebelumnya juga terjadi setelah pembantaian Lapangan Tiananmen pada 1989, dan sebelum penyerahan pada 1997.

Namun, imigrasi keluar pulau itu diimbangi oleh pendatang baru, serta orang-orang yang kembali ke kota setelah keadaan tenang.

"Saat ini, kita masih berada di tengah badai - ini bukan saat yang tepat untuk menilai situasi," kata Chan.

"Tapi bagaimanapun juga, itu tidak akan mendekati jumlah orang yang diproyeksikan."

Baca juga: Joshua Wong dan Dua Aktivis Pro-demokrasi Hong Kong Dipenjara