Para Menteri Trump Mulai Berdiskusi Cara Menyingkirkannya

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sejumlah menteri Presiden AS Donald Trump dilaporkan sudah berdiskusi untuk menyingkirkan bosnya dari Gedung Putih.

Kabar ini muncul buntut kerusuhan yang terjadi di Washington DC, saat massa pendukung presiden menyerbu Gedung Capitol.

Saat itu, tengah berlangsung agenda pengesahan sertifikat hasil suara Pilpres AS 2020 yang memenangkan Joe Biden.

Baca juga: Demo AS Rusuh, Seruan agar Trump Dimakzulkan Kembali Muncul

Kerusuhan itu terjadi setelah Trump, yang masih mengeklaim kemenangan di Pilpres AS, memerintahkan pendukungnya untuk menyerbu Capitol.

Karena itu, media AS CBS News memberitakan bahwa sejumlah anggota kabinet mulai mendiskusikan cara menghentikan presiden 74 tahun itu.

"Saya berbicara mengenai menteri yang saat ini masih aktif di dalam kabinet," jelas moderator Face the Nation, Margaret Brennan.

Ide yang muncul adalah menggunakan Amendemen 25 Konstitusi AS sebagai jalan untuk melengserkan Trump dari Gedung Putih.

Amendemen 25 diaktifkan jika wakil presiden membuat dukungan bersama mayoritas anggota kabinet dan politisi di Kongres.

Bersama, mereka mendeklarasikan bahwa Presiden AS dinyatakan tidak mampu untuk menjabat, sehingga digantikan oleh wakilnya.

Baca juga: Para Pemimpin Partai Republik Marah, Berbalik Meminta Trump Segera Disingkirkan

Diberitakan Daily Mail Kamis (7/1/2021), dibutuhkan setidaknya 16 anggota kabinet untuk mengaktifkan amendemen tersebut.

Hanya saja, tantangan muncul karena beberapa posisi di kabinet Trump diisi oleh karteker yang belum disahkan Senat AS.

Yang terbaru adalah Menteri Pertahanan Mark Esper dipecat, dan Jaksa Agung Bill Barr mundur setelah berseteru dengan si presiden.

Desakan agar presiden ke-45 AS itu dimakzulkan mengemuka melalui seruan, mulai dari pejabat publik hingga asosiasi pengusaha.

Jaksa Agung untuk District of Columbia, Karl Racine, menyerukan agar Wakil Presiden Mike Pence mengatur kabinet dan mengaktifkan Amendemen 25.

ANTARA FOTO/REUTERS/MIKE THEILER Seorang pendukung Presiden Donald Trump membawa bendera Konfederasi di lantai dua US Capitol di dekat jalan masuk ke Senat setelah menembus pertahanan keamanan, di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka.

"Apakah kalian suka Wakil Presiden Pence atau tidak, faktanya adalah dia lebih layak untuk posisi ini," kata Racine kepada CNN.

Baca juga: Trump Sempat Tak Ingin Kerahkan Tentara untuk Redam Kerusuhan di Gedung Capitol

Dia menegaskan bahwa saat ini, AS membutuhkan panglima tertinggi yang bisa memenuhi kewajibannya sesuai konstitusi.

Karena itu, Racine meminta agar Mike Pence bisa bergerak mengaktifkan Amendemen dan memproses pemakzulan Trump bisa terjadi.

"Saya mohon kepada bapak wakil presiden, lakukan tugas konstitusional Anda. Lindungi AS, tegakkanlah demokrasi dan gunakan Amendemen 25," tegasnya.

Kabar mengenai upaya pemakzulan yang terjadi dalam kabinet Gedung Putih ini pun dilaporkan sudah sampai ke telinga para politisi di Kongres.

Para pemimpin Partai Republik utamanya sudah sangat marah dengan Trump. Sebab, seruannya yang tanpa disertai bukti sudah menelan empat korban tewas.

Empat dari politisi GOP, sebutan Republikan, menghendaki agar taipan real estat tersebut secepatnya ditendang.

Baca juga: Penyerbuan Capitol Hill, 4 Eks Presiden AS Kompak Serang Trump

Seorang mantan pejabat senior mengatakan, meski jabatan presiden tinggal 13 hari lagi, dia harus segera disingkirkan.

"Saya pikir ini sangat mengejutkan bagi sistem," kata mantan pejabat itu. "Bagaimana Anda menahannya selama dua minggu setelah ini?"

Jay Timmons, CEO Asosiasi Manufaktur juga mendukung jika wakil presiden mengaktifkan pasal yang menyingkirkan Trump dari Gedung Putih.

Dilansir AFP, Timmons menghendaki agar Mike Pence serius menggunakan Amendemen 25, yang bakal membuatnya menjadi presiden interim AS.

Sebelumnya pada tahun lalu, Trump juga menghadapi pemakzulan setelah membekukan dana bantuan untuk menekan Ukraina agar menginvestigasi Joe Biden.

Baca juga: Pakar: Donald Trump Kunci di Balik Kerusuhan Gedung Capitol