Maroko Sepakati Normalisasi dengan Israel, Trump: Sebuah Terobosan Besar

KOMPAS.com  - Maroko akan menjadi negara Arab keempat yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump mengakui kedaulatan Maroko di wilayah yang disengketakan.

Raja Maroko Mohammed VI pada Kamis (10/12/2020) mengatakan negaranya akan "melanjutkan kontak resmi... dan hubungan diplomatik dengan segera" dengan Israel, menurut pernyataan dari istana kerajaan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji normalisasi itu sebagai peristiwa "bersejarah," dan menyebutnya sebagai "cahaya perdamaian besar lainnya" di wilayah tersebut.

Sebelumnya Israel menandatangani kesepakatan serupa dengan negara-negara Arab antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, dan Bahrain.

"Saya selalu percaya bahwa hari bersejarah ini akan datang," kata Netanyahu, sebelum menyalakan lilin untuk Perayaan Hanukkah, yang dimulai Kamis, (10/12/2020).

Netanyahu dan Mohammed VI sama-sama akan meningkatkan kesepakatan ini dengan membuka penerbangan langsung antar negara dan pembukaan misi diplomatik.

Baca juga: Arab Saudi: Asalkan Kedaulatan Palestina Diberikan, Normalisasi dengan Israel dapat Terjadi

Palestina kecam normalisasi Israel-Maroko

Normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel telah lama dianggap mustahil karena konflik panjang Israel-Palestina.

Tidak semua menyambut baik pengumuman normalisasi itu. Bassam As Salhi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mengutuk normaliasi tersebut.

"Setiap orang Arab yang mundur dari inisiatif perdamaian Arab (2002), yang menetapkan bahwa normalisasi terjadi hanya setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan permusuhan dengan Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina," kata Salhi kepada kantor berita Reuters.

Di Gaza, Hazem Qassem, juru bicara kelompok Hamas, berbicara sama kritisnya. "Ini adalah dosa dan ini tidak layak untuk rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresi terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan permukiman," kata Qassem.

Baca juga: Hubungan Kurdi Irak dengan Israel yang Bercerai setelah Kesepakatan Normalisasi

Trump sebut normalisasi 'terobosan besar'

Presiden AS Donald Trump jadi orang pertama yang mengumumkan pada Kamis (10/12/2020) bahwa Maroko dan Israel telah setuju melakukan normalisasi hubungan, menyusul panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI.

"Terobosan SEJARAH lain hari ini! Dua sahabat BESAR kita, Israel dan Kerajaan Maroko, telah menyetujui hubungan diplomatik penuh - sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah!" twit Trump.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Dilema Joe Biden

Presiden terpilih AS Joe Biden, yang akan menggantikan Trump pada 20 Januari mendatang, sekarang akan menghadapi dilema dalam menangani kesepakatan yang baru saja ditandatangani saat menjabat nanti.

Sementara Biden diharapkan setidaknya mengubah warna kebijakan luar negeri AS. Namun seberapa banyak dia akan mengubahnya, hingga kini masih diperdebatkan.

Demokrat telah menyarankan Biden agar melanjutkan pencarian apa yang disebut Trump sebagai "Kesepakatan Abraham" antara Israel dan negara-negara Arab dan Muslim.

Baca juga: Trump Umumkan Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dan Sudan

Wilayah sengketa di Sahara Barat

Setelah mengumumkan kesepakatan antara Maroko dan Israel, Trump kemudian mengetwit, "Maroko mengakui Amerika Serikat pada tahun 1777. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kami mengakui kedaulatan mereka atas Sahara Barat."

Wilayah yang disengketakan di Sahara Barat adalah bekas jajahan Spanyol, yang sebagian besar di bawah kendali Maroko, dan juga telah diklaim oleh gerakan kemerdekaan yang didukung Aljazair.

Seorang perwakilan dari gerakan kemerdekaan Front Polisario untuk Sahara Barat "sangat menyesalkan" keputusan AS meskipun menganggap langkah itu "aneh tapi tidak mengejutkan."

Seorang juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjawab bahwa posisi Maroko di kawasan itu "tidak berubah."

Baca juga: Oposisi Bahrain Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel, Serukan Rakyat untuk Melawan

PBB menjadi perantara gencatan senjata pada tahun 1991 antara Maroko dan Front Polisario dengan syarat bahwa referendum kemerdekaan diatur pada tahun 1992.

Maroko kemudian memblokir pemungutan suara itu dan berupaya untuk mengadakan pemungutan suara pengganti.

Penjaga perdamaian PBB masih memantau gencatan senjata yang rapuh di wilayah tersebut.