Oposisi Bahrain Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel, Serukan Rakyat untuk Melawan

Kompas.com - 13/09/2020, 20:08 WIB
Dubes Amerika Serikat untuk Israel David Friedman (tengah), bersama Avraham Berkowitz Asisten Presiden Israel dan Utusan Khusus Negosiasi Internasional (kiri), dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin (kanan), saat berbicara di Oval Office Gedung Putih, Washington DC, Jumat (11/9/2020). AP PHOTO/ANDREW HARNIKDubes Amerika Serikat untuk Israel David Friedman (tengah), bersama Avraham Berkowitz Asisten Presiden Israel dan Utusan Khusus Negosiasi Internasional (kiri), dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin (kanan), saat berbicara di Oval Office Gedung Putih, Washington DC, Jumat (11/9/2020).

MANAMA, KOMPAS.com - Kelompok oposisi Bahrain menolak keputusan Kerajaan Bharain untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel.

Ulama terkemuka Syiah, pada Minggu (13/9/2020), menyerukan rakyat Bahrain untuk melawan sebagaimana dilansir dari Reuters.

Ulama Ayatollah Sheikh Isa Qassim, yang tinggal di Iran, menentang normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel.

Pernyataan itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh partai oposisi Bahrain yang telah dibubarkan, al-Wefaq.

Baca juga: Bahrain-Israel Damai: Mesir Gembira, Turki dan Iran Murka

Dia mengatakan kesepakatan antara Israel dengan UEA bulan lalu dan antara Israel dengan Bahrain pada Jumat bertentangan dengan keinginan rakyat.

“Pemerintah mengalami kekalahan psikologis dan ingin memaksakannya pada rakyat, dan rakyat harus melawan kekalahan ini,” kata Qassim.

Di sisi lain, pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh sekelompok asosiasi politik dan masyarakat sipil Bahrain, termasuk Asosiasi Pengacara Bahrain, pada Minggu juga menentang kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan normalisasi tidak akan mendapat dukungan populer, ini sejalan dengan generasi Bahrain yang telah dibesarkan dalam kesetiaan kepada perjuangan Palestina," kata pernyataan itu.

Baca juga: Bahrain Damai dengan Israel, Iran: Memalukan

Kepala pengadilan tinggi Bahrain memerintahkan pegawai pengadilan untuk tidak mengkritik kebijakan pemerintah atau mengungkapkan pendapat yang merusak persatuan nasional.

Perintah itu dikabarkan oleh surat kabar al-Bilad pada Minggu.

Rakyat Bahrain sebelumnya juga mengkritik keterlibatan pemerintah mereka dengan Israel.

Baca juga: Trump Umumkan Pemulihan Relasi Israel dan Bahrain di Momen 9/11

Halaman:

Sumber Reuters
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X