[Perempuan Berdaya] 10 Wanita Tangguh Dunia dalam Panggung Politik

KOMPAS.com - Tidak sedikit wanita yang telah berkiprah, memberdayakan dirinya dan menjadi pemimpi dalam dunia politik.

Sebagian dari wanita adalah pelopor dan aktivis politik yang penuh dedikasih untuk negaranya maupun bergerak atas nama kesetaraan hak.

Berikut beberapa politisi wanita dari seluruh dunia yang perlu kamu ketahui kiprahnya, seperti yang dilansir dari Harpers Bazaar pada 8 Maret 2017:

Baca juga: Perempuan Berdaya: 10 Wanita Tangguh Dunia dalam Sejarah Sepak Bola

Angela Merkel (Kanselir Jerman)

AFP / ODD ANDERSEN Kanselir Jerman Angela Merkel.

Merkel mendapatkan sorotan penuh ketika dia disebut sebagai orang yang berpengaruh pada tahun ini di majalah TIME.

Dia adalah orang yang telah membuka Jerman untuk para migran selama krisis pengungsi Suriah, meskipun ia mendapat pertentangan kuat.

Ellen Johnson Sirle (Presiden Liberia)

ISSOUF SANOGO / AFP George Weah berbincang dengan pendahulunya Ellen Johnson Sirleaf dalam upacara pelantikan presiden di Monrovia, Liberia, Senin (22/1/2018).

Sirleaf adalah presiden wanita pertama yang terpilih di Afrika. Ia memulai karir politiknya pada 1972, dengan pesan pedas terhadap pemerintahan yang menindas.

Kemudian, ia bekerja di Departemen Keuangan dan berlanjut menjadi Menteri Keuangan.

Dia sempat dihukum tidak boleh berpolitik selama 30 tahun, dia mencalonkan diri sebagai presiden dan kalah dari lawan politik yang dituduh melakukan kejahatan perang.

Dia lari ke pengasingan untuk keselamatannya sendiri segera setelah itu.

Pada 2006, dia memenangkan pemilihan presiden dan terpilih kembali pada 2011.

Dia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun yang sama, bersama dengan Leymah Gbowee dan Tawakkul Karman, atas "perjuangan tanpa kekerasan untuk keselamatan perempuan dan hak-hak perempuan untuk partisipasi penuh dalam pekerjaan pembangunan perdamaian."

Baca juga: Perempuan Berdaya: Phillis Wheatley, Seorang Budak Wanita Kulit Hitam Merdeka karena Puisi

Aung San Suu Kyi (Penasihat Negara Myanmar)

AFP / ROSLAN RAHMAN Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi mengambil peran sebagai pemimpin oposisi melawan diktator Burma, Jenderal Ne Win.

Suu Kyi menentangnya dengan memimpin gerakan damai untuk demokrasi dan hak asasi manusia.

Dia bekerja untuk menyebarkan demokrasi di seluruh Myanmar dan mendirikan Liga Nasional untuk Demokrasi.

Namun pada 1989, dia dihukum sebagai tahanan rumah selama 15 tahun untuk menghalanginya berkomunikasi dengan dunia luar.

Dia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 dan dibebaskan dari tahanan rumah pada 2010. Hari ini, dia terus memperjuangkan demokrasi di negaranya.

Michelle Bachelet (Presiden Chili)

AP Presiden Cile, Michelle Bachelet

Bachelet adalah wanita pertama yang menjabat sebagai presiden Chili. Dia terpanggil ke ranah politik setelah dia dan ayahnya sempat disiksa dan diasingkan di bawah pemerintahan diktator Augusto Pinochet.

Bachelet dilantik untuk masa jabatan pertamanya pada 2006, dan secara umum dipuji dengan baik, terutama setelah dia menangani krisis ekonomi global pada 2008.

Selain menjalankan politiknya, perlu diketahui dia juga seorang dokter anak.

Baca juga: Perempuan Berdaya: Apa Kamu Tahu, Ini Para Pemimpin Terkuat Dunia di Zaman Kuno?

Loretta Lynch (Mantan Jaksa Agung, Amerika Serikat)

Gary Gershoff/Getty Images/AFP Loretta Lynch berbicara di Perayaan Ulang Tahun ke-25 di Pusat Hak Reproduksi pada 24 Oktober 2017 di New York City.

Lynch adalah lulusan Harvard yang memulai karirnya di hukum federal pada awal 1990-an, mengambil posisi di The Federal Reserve dan sebagai Jaksa Wilayah di New York.

Saat terakhir menjabat, Lynch mengawasi penyelidikan awal potensi korupsi di antara para pejabat FIFA.

Pada 2015, Presiden Obama menunjuknya mengisi posisi sebagai Jaksa Agung, menjadikannya wanita kedua dan wanita Afrika-Amerika pertama yang menyandang gelar tersebut.

Park Geun-hye (Presiden Korea Selatan)

JUNG YEON-JE / AFP Presiden perempuan pertama Korea Selatan, Park Geun-hye.

Posisi Park sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan, antara prestasi lainnya, yang mendapatkan posisi ke-11 di daftar "Wanita Paling Kuat" versi Forbes.

Meskipun diguncang dengan tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol, yang terjadi selama masa jabatannya, Park mempelopori kesepakatan perdagangan bebas dengan Kanada.

Menurut laporan kesepakatan itu adalah kesepakatan yang pertama dari jenisnya yang dilakukan Kanada dengan sebuah negara Asia.

Baca juga: Perempuan Berdaya: Diskriminasi Wanita Membuat Para Ilmuwan Ini Tidak Terkenal, Adakah yang Kamu Tahu?

Sonia Gandhi (Presiden Kongres Nasional India)

Madhuram Paliwal/Shutterstock.com Illustrasi Sonia Gandhi

Gandhi, istri mantan Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi, telah lama menjadi pendukung hak perempuan dan hak asasi manusia.

Meskipun, dia tetap berada di luar pusat perhatian politik segera setelah pembunuhan suaminya pada 1991, dia kemudian memasuki karir di bidang politik, menjabat posisi sebagai presiden kongres.

Hari ini fokusnya adalah untuk mengesahkan RUU Reservasi Wanita, yang berupaya untuk menyediakan 33 persen kursi di majelis rendah Parlemen India untuk wanita.

Tsai Ing-Wen (Presiden Taiwan)

AP/Chiang Ying-ying PresidenTaiwan Tsai Ing-wen menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh umat Muslim dunia, dan mengucapakknya dalam bahasa Indonesia di akhir pernyataannya. Foto ini diambil pada saat ia menyampaikan pidato pelantikannya, Jumat (20/5/2016) di Taipe, ibu kota Taiwan.

Tsai Ing-Wen menjadi presiden wanita pertama Taiwan, setelah memenangkan pemilihan pada Januari 2016 dengan keunggulan besar, suaranya hampir menggandakan suara lawannya.

Pemimpin kelahiran Taipei ini tidak berasal dari keluarga politik, dan sebenarnya memulai karirnya sebagai profesor daripada politisi.

Tsai adalah anggota Partai Progresif Demokratik, yang mendukung kemerdekaan dari China, dan memiliki sejarah pro-kaum miskin, pro-perempuan dan pro-LGBTQ.

Dia berada di peringkat nomor 17 di Forbes "Most Powerful Women of 2016".

Baca juga: Perempuan Berdaya: Bagaimana Standar Kecantikan Berevolusi dari Era Primitif hingga Sekarang

Saara Kuugongelwa-Amadhila (Perdana Menteri Namibia)

HILDEGARD TITUS/AFP Sebuah gambar yang diambil pada 21 Maret 2015 menunjukkan Perdana Menteri Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, tiba untuk pelantikan presiden dan perayaan kemerdekaan Namibia di Windhoek. Perdana Menteri Namibia Saara Kuugongelwa-Amadhila diangkat sebagai perdana menteri pada Maret 2015 oleh Presiden Hage Geingob, menjadi kepala pemerintahan wanita pertama di negara itu.

Saat berumur 13 tahun, Kuugongelwa-Amadhila pergi ke pengasingan bersama SWAPO dan melarikan diri ke Sierra Leone, Afrika Barat.

SWAPO adalah bekas gerakan kemerdekaan Namibia, yang kemudian menjadi partai politik utamanya.

Dia kembali ke Namibia setelah lulus dan terjun ke dunia politik pada usia 27 tahun, ketika dia diangkat sebagai Direktur Jenderal Komisi Perencanaan Nasional.

Pada 2003, Kuugongelwa-Amadhila memulai karir sebagai menteri keuangan. Prestasinya disegani karena dapat menjaga Namibia di bawah "disiplin fiskal yang serius".

Ia menghasilkan surplus anggaran pertama di negara itu. Karirnya terus menanjak, di mana pada 2015 dia menjabat sebagai perdana menteri.

Jacinda Ardern (Perdana Menteri Selandia Baru)

GETTY IMAGES/H HOPKINS via DW INDONESIA Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern.

Setelah menyelesaikan gelar komunikasi, Ardern memulai karir politiknya di kantor mantan perdana menteri Helen Clark sebelum berangkat ke Inggris untuk bekerja sebagai penasihat kebijakan di pemerintahan Tony Blair, seperti yang diberitakan Kompas.com sebelumnya. 

Dia terpilih menjadi anggota parlemen pada 2008 dan pada Maret 2017 menjadi wakil pemimpin Partai Buruh, mengatakan pada saat itu bahwa dia tidak ambisius dan melihat dirinya sebagai staf dalam kantor.

Namun, dia didorong menjadi pemimpin Partai Buruh hanya tujuh minggu sebelum pemilu 2017.

Setelah menyelesaikan jabatannya selama 3 tahun sebagai perdana menteri, pada pemilihan Oktober lalu, dia terpilih kembali menjadi perdana menteri.

Kepemimpinannya sangat dibutuhkan seiring banyaknya bencana yang melanda negeri dan menguji keberaniannya, mulai dari bencana gunung berapi, resesi dalam negeri, kejahatan teror, hingga pandemi virus corona.