Tanggapi Anwar Ibrahim, Muhyiddin: Saya Masih PM Malaysia yang Sah

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akhirnya angkat bicara menanggapi klaim pemerintahannya telah jatuh oleh Anwar Ibrahim.

Melalui pernyataan tertulis yang dirilis Kantor Perdana Menteri, Rabu sore (23/9/2020), Muhyiddin menegaskan dia masih menjabat sebagai PM Malaysia yang sah.

Muhyiddin meminta pemimpin oposisi Anwar Ibrahim membuktikan klaim bahwa dia telah mengamankan mayoritas parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.

Baca juga: Roller Coaster Politik Anwar Ibrahim: Bangkit, Jatuh, dan Bangkit Lagi

“Hingga klaim terbukti, pemerintahan Perikatan Nasional tetap berdiri teguh.” bunyi pernyataan Muhyiddin.

Perdana menteri 73 tahun itu juga meminta rakyat "Negeri Jiran” agar tenang menghadapi kemelut politik terbaru ini. Muhyiddin memastikan proses politik akan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang Malaysia.

Konfirmasi pertemuan Raja Malaysia dan Anwar Ibrahim

Dalam waktu bersamaan Istana Negara, kediaman resmi Raja Malaysia, merilis pernyataan mengkonfirmasi klaim Anwar bahwa dia telah menjadwalkan pertemuan dengan Yang Dipertuan Agong Raja Abdullah.

Pernyataan itu menyebut audiensi Anwar dengan Agong awalnya dijadwalkan pada hari Selasa kemarin. Namun pertemuan ditangguhkan karena Sultan Abdullah harus menjalani perawatan di Institusi Jantung Negara.

Tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai kapankah pertemuan akan dijadwal ulang.

Baca juga: Anwar Ibrahim Mengaku Kantongi Suara Mayoritas, Ini Respons Mahathir Mohamad

Sultan Abdullah memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah dia akan meminta Anwar membentuk pemerintahan baru atau membubarkan parlemen untuk pemilu dini.

Jika Anwar memiliki mayoritas besar seperti yang diklaimnya, pembentukan pemerintahan baru jauh lebih memungkinkan dibbanding menggelar pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Dukungan UMNO kepada Anwar?

Parlementarian yang diduga mengubah haluan politiknya disebut berasal dari partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang merupakan partai pendukung pemerintahan Muhyiddin.

Presiden UMNO Zahid Hamidi tidak membantah kabar yang beredar. Zahid mengatakan benar ada banyak parlementarian UMNO yang memutuskan mendukung Anwar.

“UMNO dan Barisan Nasional (BN) tidak dapat mencegah anggota kami mendukung Anwar,” jelas dia.

Zahid menekankan UMNO bukan anggota resmi koalisi Perikatan Nasional sehingga dukungan kepada Muhyiddin adalah dukungan pribadi parlementarian.

Jika memang benar anggota parlemen dari UMNO membelot, maka hampir dipastikan pemerintahan Muhyiddin telah kehilangan mayoritas tipis 113 kursi yang dikontrol.

Baca juga: Anwar Ibrahim Klaim Kantongi Suara Mayoritas yang Kuat dan Meyakinkan

Diperlukan minimal 112 kursi parlemen untuk mencapai mayoritas di Dewan Rakyat.

Sejauh ini tidak diketahui pasti berapa jumlah anggota parlemen yang telah diamankan oleh Anwar.

The Straits Times melaporkan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu telah mengamankan 120 dukungan, yaitu 91 dari koalisi oposisi Pakatan Harapan, 10 dari UMNO, dan 19 dari Gabungan Partai Sarawak (GPS), koalisi yang berkuasa di negara bagian Sarawak dan kerap disebut sebagai kingmaker.

GPS membantah telah mengubah dukungan politik mereka. Deputi Menteri Besar Sarawak Tan Sri James Masing mengatakan rumor politik itu adalah hoax.

Satu hal yang pasti mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tidak menjadi bagian dari koalisi yang diklaim Anwar.

Mahathir Mohamad memilih menunggu kebenaran dari klaim mantan musuh dan sekutu politiknya itu.

Politisi senior berusia 95 tahun itu mewakili kaukus partai barunya yang bernama Pejuang bersama dengan 4 parlementarian lain.

Baca juga: Klaim Mayoritas Parlemen, Anwar Ibrahim: Pemerintahan Muhyiddin Telah Jatuh