Mahathir Tak Bermaksud Beri Jalan bagi Anwar Ibrahim untuk Menggantikannya

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Eks Perdana Menteri Malaysia, Dr Mahathir Mohamad, mengatakan bahwa janjinya untuk turun dari jabatan sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan (PH) bukan berarti memberi jalan bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menduduki jabatan tersebut.

Dilansir Malay Mail pada Jumat (26/6/2020), Mahathir yang dikenal dengan panggilan Dr M mengatakan pada Asia Times bahwa apakah Anwar menjadi Perdana Menteri atau tidak, itu akan bergantung pada dukungan dari antara anggota parlemen.

Dia mengatakan hal itu ketika menyangkal bahwa dia lebih menyukai mantan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Azmin Ali sebagai pengganti dirinya ketimbang Anwar Ibrahim.

Baca juga: Diminta Reuni dengan PM Malaysia, Mahathir Ogah Bekerja dengan Pengkhianat

"Tidak. Saya telah membuat janji saya. Saya akan mundur namun setelah itu, tergantung pada anggota Parlemen yang memberikan dukungan mereka kepada kandidat," ujar Mahathir. 

Dia menambahkan, "Mereka dapat memilih Anwar, tentu saja, tetapi bisa jadi juga tidak ingin memilih Anwar. Itu terserah mereka, bukan saya yang memutuskan."

Dr M bersikeras bahwa meski dia bisa mempengaruhi masalah itu sampai titik tertentu, keputusan pada akhirnya akan jatuh pada anggota parlemen PH.

Baca juga: Putuskan Hubungan, Mahathir Tolak Bekerja Sama Lagi dengan Anwar Ibrahim

Rencana transisi dari Dr M dan Anwar telah menjadi iktikad buruk yang signifikan di PH ketika mantan PM Malaysia itu berulang kali menolak untuk menyatakan kapan dia akan turun untuk digantikan Anwar Ibrahim.

Masalah ini juga diyakini telah memicu runtuhnya administrasi PH pada Februari lalu ketika Dr Mahathir mengakui dirinya diarahkan untuk percaya bahwa Anwar sedang menyiapkan manuver melawannya.

Dr Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada akhir Februari, sedangkan Bersatu menarik diri dari koalisi PH.

Baca juga: Mahathir Mohamad Tantang Najib Razak, Ada Apa?

PH kembali mengusulkan rencana transisi di mana Dr Mahathir akan menjadi perdana menteri selama enam bulan dengan Anwar sebagai wakilnya yang akan menggantikannya setelah itu, sebagai bagian dari kampanye untuk mendapatkan kembali kendali atas pemerintah federal.

Terlepas dari upaya Democratic Action Party (DAP) dan Amanah untuk meyakinkan Anwar bahwa ini adalah tindakan terbaik, dia dan PKR dengan tegas menolaknya.