Uni Eropa Desak China soal Akses Dagang, Uighur, Hong Kong, dan Covid-19

KOMPAS.com - Uni Eropa (EU) pada Senin (14/9/2020) mendesak China untuk lebih membuka pasarnya kepada perusahaan-perusahaan Eropa dan mengamankan kesepakatan investasi tahun ini dengan China, mitra dagang terbesar mereka.

Melansir Associated Press (AP), dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) lewat video selama dua jam, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel, dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen juga menekan Presiden China Xi Jinping tentang masalah hak asasi manusia (HAM) dan perlunya kerja sama internasional untuk menangani pandemi virus corona.

Sebagai pesaing ekonomi China, 27 negara EU telah berjuang untuk menyeimbangkan kepentingan komersialnya berikut kekhawatiran mereka terhadap hak asasi manusia di negara itu, terutama karena Beijing telah tumbuh lebih tegas dalam beberapa tahun terakhir.

Meski diskusi tentang investasi itu telah meningkat, menurut Von der Leyen yang mengatur perdagangan Uni Eropa, "Banyak, masih banyak yang harus diselesaikan."

"Pasar Eropa terbuka dan perusahaan-perusahaan Eropa harus mendapatkan akses yang sama dan adil di pasar China sebagai gantinya," ujar Von der Leyen kepada wartawan usai KTT.

Terkait kurangnya peluang di sektor komunikasi, TI, bioteknologi, dan perawatan kesehatan China, Von der Leyen berkata, "Kami melihat bahwa investor kami menghadapi banyak hambatan di sektor-sektor utama tersebut. China harus meyakinkan kami bahwa ada baiknya memiliki perjanjian investasi.”

Baca juga: Inggris dan China Ribut Lagi, Kali Ini soal Pelanggaran HAM di Xinjiang

Diskusi intens soal masalah HAM di Xinjiang

Menurut Charles Michel, ketika beralih membahas masalah HAM di Xinjiang, ujung barat China, diskusinya berjalan "cukup intens".

Presiden Xi bersedia mengizinkan kunjungan diplomat ke wilayah itu untuk memeriksa langsung apa yang tengah terjadi di sana. Sementara itu, menurut Merkel, detailnya masih harus dibicarakan.

Pejabat China telah berulang kali membantah tuduhan genosida, sterilisasi paksa, dan penahanan massal hampir 1 juta Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang sebagai kebohongan yang dibuat oleh pasukan anti-China.

Mereka mengeklaim bahwa orang Uighur diperlakukan sama, dan Beijing selalu melindungi hak-hak etnis minoritas China.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Diklaim akan Mengembalikan Stabilitas Hong Kong

Michel mengatakan, orang Eropa juga menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional China untuk Hong Kong "terus menimbulkan kekhawatiran besar" bahwa otonomi kawasan harus dihormati dan "suara demokratis" di Hong Kong harus didengar.

Mereka juga mendorong Xi untuk membantu mengatasi pandemi virus corona, yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, China, akhir tahun lalu, dan berkontribusi pada penelitian vaksin melalui kerja sama dengan organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Von der Leyen, "Penting untuk terus memahami asal mula pandemi dan oleh karena itu kami sangat jelas memberi WHO semua kemungkinan untuk memimpin penyelidikannya tentang asal-usul Covid-19."

Penyebaran pandemi telah menciptakan hambatan baru bagi hubungan EU-China, terutama apa yang dilihat Brussel sebagai kampanye disinformasi yang diatur China tentang penyakit yang dapat membahayakan nyawa.

Baca juga: 8 Bulan Bergulat dengan Virus Corona, Wuhan yang Dulu Menderita Kini Berpesta