Respons Aktivitas Agresif Militer China, Jepang Ubah Arah Kebijakan Serangan Darat

TOKYO, KOMPAS.com - Beberapa bulan sebelum mengundurkan diri, Perdana Menteri Shinzo Abe untuk pertama kalinya mengubah kebijakan militer, yang memungkinkan dilakukkannya serangan darat ke China dan bagian lain Asia.

Melansir Reuters pada Jumat (11/9/2020), Pasukan Pertahanan Diri Jepang diarahkan untuk menghentikan penyerang di udara dan laut.

Perubahan kebijakan tersebut akan mengarahkan militer menciptakan doktrin untuk menargetkan situs darat musuh, sebuah misi yang membutuhkan pembelian senjata jarak jauh, seperti rudal jelajah.

Jika diadopsi oleh pemerintah berikutnya, kebijakan tersebut akan menandai salah satu perubahan paling signifikan dalam sikap militer Jepang sejak akhir Perang Dunia II.

Ini mencerminkan dorongan lama Abe untuk membangun militer yang lebih kuat dan kepedulian Tokyo yang semakin dalam tentang pengaruh China di wilayah tersebut.

Baca juga: Operator Kapal Asal Jepang yang Tumpahkan Minyak di Mauritius Janjikan Bayar Rp 140,4 Miliar

Pemerintah Jepang khawatir dengan meningkatnya aktivitas militer China di sekitar pulau kecil di Laut China Timur yang disengketakan.

“Alasan utama tindakan kami adalah China. Kami belum terlalu menekankan hal itu, tetapi pilihan keamanan yang kami buat adalah karena China," kata Masahisa Sato, anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP), yang berkuasa dan pernah menjabat sebagai wakil menteri pertahanan serta wakil menteri luar negeri, dalam sebuah wawancara.

Jepang mencabut haknya untuk berperang setelah Perang Dunia II, perubahan kebijakan untuk membuat target serangan di darat, menjadi perdebatan bagi tetangga Asia, terutama China.

Abe mengatakan pada bulan lalu, bahwa dia mengundurkan diri karena kesehatan yang memburuk.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, yang dianggap kurang agresif dibandingkan Abe, tetapi sangat dekat dengannya, diharapkan memenangkan suara untuk menggantikannya sebagai pemimpin partai dan menjadi perdana menteri.

Baca juga: Pria Macho jadi Kurir Makanan untuk Mereka yang Pesan Sushi di Jepang

Kebijakan pemerintah

Pada Juni, Abe menginstruksikan pembuat kebijakan pertahanan senior membuat proposal LDP untuk militer yang mencakup doktrin atau serangan darat.

Menurut 2 orang dalam, termasuk penjabat Sekretaris Jenderal LDP Tomomi Inada, bahwa usulan itu akan menjadi kebijakan pemerintah, jika dimasukkan dalam strategi pertahanan nasional yang direvisi.

“Saya tidak berpikir ada banyak oposisi di LDP,” kata Inada kepada Reuters.

"Arah itu tidak berubah bahkan dengan perdana menteri baru," ungkapnya.

Militer sudah bisa menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang kapal. Ia menganggap rencana seperti itu dibenarkan karena harus mampu menghancurkan senjata yang mengancam Jepang.