Kenali Sikap Politis Kamala Harris, Calon Wakil Presiden AS Berkulit Hitam

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Belum lama ini Joe Biden, calon presiden Amerika Serikat (AS), telah menunjuk Kamala Harris, wanita keturanan Afro-Amerika dan Asia-Amerika, sebagai calon wakil presidennya di putaran pemilihan presiden AS 2020.

Biden mengumumkan hal itu melalui akun Twitter-nya pada Selasa (11/8/2020).

Melansir New York Times pada Selasa (11/8/2020), Biden memilih Harris tampaknya penuh dengan alasan kuat. Sosok Harris sangatlah vokal terhadap rasialisme dan pelanggaran polisi, yang mana dalam beberapa bulan belakangan telah menjadi isu yang sensitif dan memicu konflik berkepanjangan.

Berikut beberapa sikap politis Kamala Harris dalam menanggapi beberapa isu:

Keadilan rasial dan kepolisian

Politisi 55 tahun ini merupakan calon wakil presiden (cawapres) pertama yang merupakan wanita berkulit hitam keturunan Jamaika-India.

Harris adalah mantan jaksa penuntut yang menangani beberapa kasus penembakan polisi terhadap warga sipil, ketika ia masih menjabat sebagai jaksa agung di California.

Namun, semasa jabatannya, dia menuai kritik dari aktivis sayap kiri yang menilai dirinya tidak cukup agresif dalam menindak departemen kepolisian.

Baca juga: Kamala Harris: Cawapres Pilihan Joe Biden yang Bangga Berdarah India

Harris mengatakan, dia mencoba untuk melakukan perubahan dari "dalam" pemerintahan.

“Ketika kami ingin mereformasi sistem, seharusnya tidak hanya dari luar dengan memohon atau mencoba mendobrak pintu,” katanya kepada The Times di awal kampanyenya.

Sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, Harris merilis rencana yang menguraikan visinya untuk reformasi peradilan pidana dan cara "membela Amerika Hitam".

Harris menyerukan untuk mengakhiri penahanan massal, uang jaminan, dan hukuman mati.

Lalu, membuat sistem peninjau polisi nasional, membuat kehadiran bersejarah dengan memberikan pelajar perguruan tinggi kulit hitam bebas utang, serta kebijakan lainnya.

Dalam catatan hukum, Harris dikenal sebagai jaksa wilayah San Francisco, yang menentang hukuman mati, sekalipun dalam kasus besar.

Ia mengatakan, dasarnya adalah moral dan sebagai jaksa agung dia mengajukan banding atas keputusan hakim yang menyatakan hukuman mati karena, menurut dia, hukuman mati di California tidak konstitusional.

Baca juga: Kamala Harris, Cawapres Biden untuk Pilpres AS Dikenal sebagai Sosok Pendobrak

Dia memperkenalkan UU akuntabilitas polisi yang dikenal sebagai Justice in Policing Act awal musim panas ini.