Pejabat Keamanan Lebanon telah Memperingatkan Presiden soal Potensi Ledakan di Beirut

BEIRUT, KOMPAS.com - Pejabat keamanan Lebanon mengaku telah memperingatkan perdana menteri dan presiden Lebanon pada Juli mengenai bahayanya 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di gudang pelabuhan Beirut, jika meledak.

Kabar ini bersumber dari sebuah dokumen dan pernyataan keamanan senior Lebanon yang dilansir dari Reuters pada Selasa (11/8/2020).

Lebih dari 2 minggu setelah peringatan tersebut, bahan kimia eksplosif itu meledak dengan kekuatan yang menewaskan sedikitnya 163 orang, 6.000 orang luka-luka, dan 6.000 bangunan hancur.

Sebuah laporan dari Direktorat Jenderal Keamanan Negara menyebutkan bahwa surat peringatan bahaya yang dikirimkan kepada Presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab pada 20 Juli lalu, mengarah pada peristiwa ledakan yang terjadi di Beirut pada Selasa pekan lalu (4 Agustus).

Baca juga: Eksodus Kabinet Lebanon, 5 Menteri dan PM Mundur akibat Ledakan Beirut dan Krisis Ekonomi

Seorang pejabat senior keamanan mengatakan bahwa laporan yang disampaikan kepada presiden dan perdana menteri merupakan ringkasan dari hasil temuan penyelidikan yudisial yang dikeluarkan pada Januari, bahwa bahan kimia eskplosif itu perlu diamankan segera.

Laporan keamanan negara, yang mengkonfirmasi korespondensi dengan presiden dan perdana menteri, sebelumnya belum dilaporkan.

"Ada bahaya bahwa bahan ini, jika dicuri, dapat digunakan dalam serangan teroris," kata pejabat itu kepada Reuters.

"Di akhir penyelidikan, Jaksa Agung (Ghassan) Oweidat menyiapkan laporan akhir yang dikirim ke pihak berwenang," katanya, mengacu pada surat yang dikirim ke perdana menteri dan presiden oleh Direktorat Jenderal Keamanan Negara, yang mengawasi keamanan pelabuhan.

Baca juga: Resmi, PM Lebanon Hassan Diab Mundur Buntut dari Ledakan Beirut

Pejabat yang terlibat dalam penulisan surat itu dan menolak disebutkan namanya, berkata, "Saya memperingatkan mereka bahwa ini bisa menghancurkan Beirut jika meledak."

Namun berdasarkan informasi, kantor perdana menteri dan kepresidenan tidak menanggapi surat peringatan 20 Juli itu.

Sementara terkait pemberitaan ini, Jaksa Agung tidak memberikan tanggapan.

Pekan lalu, Aoun mengkonfirmasi bahwa dia telah mendapat informasi tentang material amonium nitrat tersebut.

Baca juga: Krisis Politik Setelah Ledakan di Beirut, Pemerintah Lebanon Berniat Mundur

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengarahkan sekretaris jenderal dewan pertahanan tertinggi, kelompok yang memayungi badan keamanan dan militer Lebanon yang diketuai oleh presiden, untuk "melakukan apa yang diperlukan".

Namun, Aoun berdalih saat itu dia tidak dapat mengambil keputusan langsung karena tidak tahu-menahu letak dan tingkat bahaya dari amonium nitrat. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kewenang untuk mengatur pelabuhan tidak di tangannya.

“(Dinas keamanan negara) mengatakan itu berbahaya. Saya tidak bertanggung jawab! Ada hierarki dan semua yang tahu seharusnya tahu tugas mereka untuk melakukan yang diperlukan," kata Aoun.