China: AS Rusak Stabilitas di Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying merespons ucapan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo terkait Laut China Selatan, melalui 11 kicauan di Twitter pada Selasa (14/7/2020).

Sebelumnya, Pompeo mengatakan kalau perbuatan China yang mengklaim Laut China Selatan adalah perbuatan melanggar hukum atau ilegal.

Hua mengekspresikan ungkapan yang merespons kontra pernyataan Menlu AS tersebut dan menyusunnya dalam 10 fakta yang menolak tuduhan Pompeo melalui kicauannya di Twitter.

Baca juga: Korea Utara Dukung China, Salahkan Komentar AS atas Laut China Selatan

Di hari yang sama, Zhao Lijian, Juru bicara Kemenlu China lainnya, juga merespons ketidaksetujuannya dengan Pompeo selama rapat pers harian. 

Dia mengatakan ungkapan Pompeo telah memutar balikkan fakta dan UU internasional termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), membesar-besarkan situasi di wilayah dan menabur perpecahan antara China dan negara-negara pesisir lain.

Dia juga mengatakan tuduhan terhadap China 'sangat tidak dapat dibenarkan'.

Melansir CGTN News, berikut ini adalah 10 Fakta yang dapat dirangkum dari pernyataan Juru bicara Kemenlu China, Hua Chunying:

Baca juga: Memanas, China Tuding AS Lakukan Provokasi di Laut China Selatan

#Pompeo's statement on #SouthChinaSea is another proof of #US attempts to sow discord between China and other littoral countries. Some basic facts need to be cleared up:

— Hua Chunying ??? (@SpokespersonCHN) July 14, 2020

Dalam sebuah kicauan, Hua Chunying mengatakan, "Pernyataan Pompeo terkait Laut China Selatan merupakan bukti lain bahwa AS mencoba untuk menabur perselisihan antara China dan negara-negara pesisir. Beberapa fakta yang harus diperjelas di antaranya:

1. 9 garis putus-putus tidak diumumkan oleh China pada 2009. Peta Laut China Selatan dengan garis putus-putus pertama kali secara resmi dipublikasikan oleh pemerintah China pada 1948 dan turun-temurun diwariskan tanpa adanya perselisihan pihak lain.

2. Aktivitas rakyat China di Laut China Selatan sudah terjadi sejak 2.000 tahun yang lalu. Kedaulatan China dan hak-hak yang relevan di Laut China Selatan telah didirikan dalam sejarah panjang dengan dasar yang kuat dalam hukum dan sejarah.

3. Lebih dari 70 tahun yang lalu, China secara sah telah menemukan Pulau Nansha dan Xisha yang secara ilegal ditempati oleh Jepang dan tetap melanjutkan kedaulatan. Kenyataannya, kendaraan militer yang digunakan China dalam menemukan pulau-pulau tersebut disediakan oleh AS.

Baca juga: AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan

4. China berkomitmen dalam menjunjung kebebasan navigasi dan penerbangan di atas area Laut China Selatan yang dinikmati oleh semua negara di bawah UU internasional. Kebebasan semacam itu tidak pernah menemui masalah dan kami tidak pernah mendengar negara mana pun yang mengeluhkan hal tersebut.

5. Tidak ada pengeboran minyak di perairan yang diperdebatkan di Laut China Selatan yang dimiliki oleh China.

6. Adalah AS yang percaya dalam hal 'mungkin benar', 'upaya untuk memaksa' dan mengintimidasi setiap hal. Adalah AS yang mengobarkan Revolusi Warna dan perang-perang ilegal, menggusur jutaan orang di Irak, Libya dan Afghanistan. China tidak pernah memulai perang apa pun.

Baca juga: 2 Kapal Induk AS Berlatih di Laut China Selatan Disaksikan Kapal China

7. Adalah AS, yang punya pandangan predator dunia. China menjunjung tinggi visi komunitas dengan berbagi masa depan umat manusia dengan diplomasi lingkungan yang ramah, tulus, saling menguntungkan dan inklusif.

8. Adalah AS, yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya dari Laut China Selatan, yang mengirim pesawat-pesawat militer canggih ke wilayah itu dan membuat ketidakstabilan di Laut China Selatan. China, sebagai negara yang mandiri dan berdaulat berhak menolak tindakan 'bully' dan ketidakadilan tersebut.

9. AS tidak pernah meratifikasi UNCLOS tapi terus menerus menuduh China melanggar UNCLOS. Itu munafik.

10. Konsultasi kode etik mempercepat dan memajukan secara tertib. Pembacaan ke-2 dari draft negosiasi telah diluncurkan. China dan Anggota ASEAN telah sepakat menyimpulkan kode etik pada tanggal awal. Tidak ada gangguan dari luar yang dapat menyabotase upaya semacam itu.

Baca juga: Polemik Laut China Selatan di Tengah Pandemi Corona