Ini Dampak bagi Hong Kong jika Hak Istimewanya Dicabut AS

HONG KONG, KOMPAS.com - Washington pekan ini mengumumkan bahwa Hong Kong bukan lagi daerah otonom China, sehingga mereka akan mencabut hak istimewanya.

Pencabutan hak istimewa Hong Kong oleh Amerika Serikat (AS) ini dapat berpengaruh banyak ke keuangan bekas wilayah jajahan Inggris itu.

Trump pada Jumat (29/5/2020) telah bersumpah untuk mencabut hak istimewa Hong Kong dalam sektor perdagangan dan perjalanan, sekaligus menyebut UU Keamanan Nasional yang diterapkan China sebagai "tragedi" bagi Hong Kong.

Akan tetapi, Trump belum merinci lebih lanjut bagaimana pencabutan hak istimewa Hong Kong ini akan dilakukan.

Baca juga: Trump Akan Cabut Hak Istimewa Hong Kong dan Jatuhkan Sanksi

Apa maksud status istimewa Hong Kong di China?

Saat Inggris mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997, disepakati aturan "Satu Negara Dua Sistem" yang memungkinkan kota itu memiliki kebebasan dan otonomi tertentu selama 50 tahun.

Kebebasan-kebebasan itu termasuk ekonomi pasar bebas, peradilan yang independen, kebebasan berbicara, dan otonomi legislatif.

Sebagai dampaknya, banyak negara termasuk AS mengeluarkan UU yang memungkinkan mereka memperlakukan Hong Kong sebagai entitas perdagangan terpisah dari China.

Pengaturan itu membuat Hong Kong dapat berkembang menjadi pusat keuangan dunia, setara dengan London dan New York.

Baca juga: AS dan Sekutunya Kecam Penerapan UU Keamanan China di Hong Kong

Perjalanan bebas visa yang resiprokal, mata uang dollar, pertukaran saham terbesar keempat di dunia, serta hukum, pajak, dan perlindungan hukum yang ramah bisnis menyelimuti roda perdagangan Hong Kong.

Tanpa status istimewa dari China ini, Washington berencana mencabut hak istimewa mereka dengan Hong Kong.

Robert Spalding pakar AS-China di Hudson Institute mengatakan, kebijakan ini akan berisiko ke "semua akses keuangan yang dimiliki China ke pasar bebas."

"Setelah itu hilang, saham, obligasi, transaksi keuangan, semuanya terancam cepat hilang," ujarnya kepada Bloomberg.

Baca juga: Sah! Undang Undang Keamanan Baru untuk Hong Kong Diresmikan Parlemen China

Apa yang terjadi selanjutnya?

Dilansir dari AFP, Sabtu (30/5/2020), Trump jelas mengindikasikan bahwa dia berencana menindaklanjuti keputusan ini dengan beberapa langkah konkret.

Pada Jumat (29/5/2020), ia menginstruksikan para pejabat "untuk memulai proses pencabutan kebijakan yang memberi perlakuan khusus kepada Hong Kong."

"Ini akan memengaruhi berbagai perjanjian, mulai dari perjanjian ekstradisi kami hingga kontrol ekspor kami pada teknologi dan banyak lagi, dengan sedikit pengecualian," tambah Spalding.

Namun demikian, hingga berita ini diunggah belum ada rencana spesifik yang dibeberkan Trump.

Julian Ku seorang ahli hukum internasional di Hofstra University mengatakan, presiden "sangat fleksibel".

"Saya berharap dia menempuh beberapa aturan besar yang menunjukkan China dia serius, tetapi tidak mengubah setiap hukum AS yang berlaku untuk Hong Kong," ujarnya kepada AFP.

Baca juga: Menlu AS: Hong Kong Tak Lagi Otonom dari China

Bagaimana ini bisa terjadi?

Keputusan untuk mencabut hak istimewa Hong Kong dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran bahwa Beijing telah merenggut kebebasan kota itu.

Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah rencana melarang subversi dan tindakan yang membahayakan keamanan nasional, setelah terjadi demonstrasi pro-demokrasi berbulan-bulan tahun lalu.

Beijing berdalih, hukum itu diperlukan untuk mengekang "terorisme" dan "separatisme". Namun, oposisi khawatir itu digunakan untuk menekan perbedaan pendapat seperti di China yang otoriter.

Status istimewa Hong Kong ini menghasilkan dukungan bipartisan di Washington, dengan anggota parlemen tahun lalu mengesahkan RUU yang menghukum China.

Salah satu ketentuannya adalah Departemen Luar Negeri menyatakan setiap tahun, apakah Hong Kong masih mempertahankan status istimewanya dari China.

Kemudian, pada Rabu (27/5/2020), Deplu AS memutuskan Hong Kong sudah tidak memilikinya.

Baca juga: Polisi Tembakkan Peluru Merica dalam Demonstrasi di Hong Kong

Apakah ini akhir dari Hong Kong?

Kebijakan pemerintahan Trump terhadap China sulit ditebak.

Trump telah mengambil sikap keras terhadap perang dagang dengan China, tetapi telah menunjukkan sedikit perhatian dalam hak asasi manusia, dan berbicara ke Presiden China Xi Jinping.

Ia juga enggan membahayakan perjanjian dagangnya dengan China karena berusaha terpilih lagi sebagai presiden pada November.

Sektor bisnis AS dapat terpukul keras oleh keputusan menghukum Hong Kong secara ekonomi.

Menurut Layanan Penelitian Kongres, hampir 300 perusahaan AS memiliki kantor pusat regional di Hong Kong, sedangkan 434 perusahaan mempunyai kantor regional di sana.

Akan tetapi, sikap terhadap China semakin keras di pemerintahan Trump, terutama setelah pandemi virus corona merebak.

Baca juga: Jelang Pembahasan RUU Lagu Kebangsaan, Hong Kong Tingkatkan Jumlah Polisi di Jalan

Bagi Beijing, Hong Kong sangat penting bagi perusahaan China yang ini mengakses mata uang asing, bank internasional, dan perusahaan dagang.

Namun, statistik menunjukkan peran perdagangan Hong Kong di China telah menurun. Tahun lalu, 12 persen ekspor China menuju ke Hong Kong atau melalui kota itu, turun jauh dibandingkan 45 persen pada 1992.

Steve Tsang, seorang ahli China di University of London's OAS, mengatakan, apa yang dilakukan AS tidak mungkin membuat Beijing berpikir ulang.

"Saya yakin Xi (Jinping) akan membalasnya dua kali lipat," ungkapnya kepada AFP.

Capital Economics mengatakan, dampak ekonomi jangka pendek di Hong Kong "dapat teratasi" jika AS membatalkan hak perdagangan.

"Namun, itu akan mempercepat pudarnya status Hong Kong sebagai pusat bisnis internasional."

Baca juga: Protes UU Keamanan Nasional, Demonstran Hong Kong Minta Merdeka