Di Turkmenistan, Sebut Virus Corona Saja Bakal Berakhir di Penjara

ASHGABAT, KOMPAS.com - Pemerintah Turkmenistan dituding membuat hidup warganya dalam risiko setelah melarang adanya kata virus corona, bahkan melarang orang mengenakan masker.

Pemerintah setempat dikabarkan melarang virus bernama resmi SARS-Cov-2 itu tidak boleh digunakan baik oleh media maupun jurnal kesehatan.

Bahkan, jurnalis di negara yang dikenal tertutup itu mengklaim, penduduknya dilarang untuk mengenakan masker ketika berada di luar rumah.

Baca juga: Presiden Turkmenistan Terekam Tembak Target Sambil Naik Sepeda

Ashgabat mengklaim seperti diwartakan Daily Mirror Rabu (1/4/2020), mereka belum mendapati adanya infeksi virus corona di wilayah mereka.

Meski begitu, laporan dari dalam Turkmenistan menyatakan, setiap orang yang sengaja mendiskusikan Covid-19 bakal berakhir di penjara.

Harian Turkmenistan Chronicle, yang tidak bisa diakses di dalam negerinya, mengulas brosur yang dirilis kementerian kesehatan setempat.

Dalam brosur tersebut, kementerian sama sekali tidak membahas pandemi yang telah menewaskan lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia.

Kemudian Radio Azatlyk yang independen juga mengklaim mereka mendapati laporan bahwa masyarakat dilarang memakai masker saat di luar rumah.

Jeanne Cavelier, Kepala Jurnalis Lintas Batas Wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah menyatakan, Ashgabat menerapkan metode ekstrem untuk memberangu diskusi mengenai Covid-19.

"Penyangkalan informasi ini tak hanya tak hanya membahayakan warga Turkmenistan. Tapi juga bentuk pemerintahan otoriter Presiden Gurbanguly Berdymukhammedov.

Baca juga: Polisi Turkmenistan Larang Perempuan Mengemudikan Mobil

Cavelier menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak, dan membuat Berdymukhammedov bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.

Sementara Alexander A Cooley, Direktur Harriman Institute di Universitas Columbia kepada NPR berkata, melarang istilah virus corona seolah menjadikan kata itu cabul.

Dia menuturkan, ketika negara mengontrol semua media dan jaringan informasi baik masuk atau keluar, maka masyarakat menganggapnya masuk akal.

"Perasaan saya mengatakan bahwa mereka berusaha menjaga agar (wabah) ini tidak sampai menimbulkan kepanikan sekuat mereka," kata Cooley.

Sementara RSF menyatakan, pemerintah Turkmenistan terus melanjutkan persekusi informasi dengan membelenggu setiap media.

"Pengguna internet hanya boleh mendapatkan informasi sensitif tersebut di kafe, yang biasanya membutuhkan tanda pengenal," ujar RSF.

Baca juga: Saat Ramadhan, Umat Islam Turkmenistan Diminta Mengutuk Musuh Presiden