Keputusan Biden Kampanye Pilpres lewat TikTok Panen Kritikan

Sementara Gedung Putih mengatakan tidak ada yang berubah tentang masalah keamanan nasional pemerintah.

Senator Mark Warner dari Partai Demokrat mengatakan bahwa ia prihatin dengan implikasi keamanan nasional dari TikTok yang dimiliki China dan keputusan kampanye Biden untuk bergabung.

"Saya pikir kita masih perlu mencari cara untuk mengikuti India, yang telah melarang TikTok," kata Warner di sela-sela sebuah acara. "Saya sedikit khawatir tentang pesan yang beragam."

Dilansir dari Reuters, sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik juga mengkritik keputusan kampanye untuk bergabung dengan TikTok, dengan alasan keamanan nasional.

Kampanye Biden sekarang memiliki lebih dari 57.000 pengikut di TikTok.

Gedung Putih mencatat bahwa larangan penggunaan TikTok di perangkat pemerintah yang telah disetujui oleh Kongres pada akhir 2022 masih berlaku.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa tidak ada yang berubah tentang masalah keamanan nasional.

"Dari sudut pandang (Dewan Keamanan Nasional), tentang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah. Kebijakan itu masih berlaku," ujarnya.

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) yang dipimpin Kementerian Keuangan AS pada Maret 2023 menuntut agar pemilik TikTok di China menjual saham mereka, atau menghadapi kemungkinan aplikasi tersebut akan dilarang.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa tinjauan oleh CFIUS sedang berlangsung.

Dia mencatat bahwa Gedung Putih sebelumnya mendukung undang-undang yang diperkenalkan Warner dan yang lainnya untuk memberikan alat baru kepada pemerintah untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh aplikasi yang dimiliki pihak asing.

Upaya di Kongres untuk melarang TikTok atau memberikan alat baru kepada pemerintah untuk membatasinya telah terhenti, tetapi beberapa anggota parlemen ingin Kementerian Perdagangan memasukkan perusahaan induk TikTok, ByteDance, ke dalam daftar kontrol ekspor.