PM Kanada Tuduh China Mengintervensi Pemilu Secara Agresif, Sorot Temuan Dana ke Kandidat

OTTAWA, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau menuduh China mengintervensi pemilu (pemilihan umum) Kanada secara agresif, dengan mempermainkan demokrasi dan menargetkan institusi negara itu.

Tuduhan tersebut muncul bersamaan dengan laporan media lokal bahwa intelijen Kanada mengidentifikasi adanya "jaringan rahasia" kandidat yang didukung Beijing, pada pemilihan baru-baru ini.

Diketahui menurut laporan para pejabat kepada Trudeau, setidaknya 11 kandidat didukung oleh China dalam pemilihan federal 2019.

Media lokal Global News mengutip pejabat intelijen, yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Beijing mengarahkan dana kepada para kandidat dan agen China bertindak sebagai penasihat kampanye untuk banyak kandidat.

Dalam satu kasus, pendanaan sebesar 250.000 dollar Kanada (Rp 2,8 miliar) dialirkan ke kantor anggota parlemen provinsi yang berbasis di Ontario.

Menurut outlet tersebut, operasi itu diatur dari konsulat China di Toronto dan berusaha menempatkan agen Beijing di dalam kantor anggota parlemen yang menjabat. Tujuannya agar bisa mempengaruhi kebijakan.

Upaya itu juga dilakukan untuk "mengasimilasi dan mempengaruhi" pejabat Kanada sebelumnya dalam upaya untuk mendapatkan pengaruh dalam lingkaran politik.

Upaya campur tangan itu diyakini menargetkan kedua partai politik besar - partai Liberal pimpinan Trudeau dan partai oposisi Konservatif. Namun, tidak jelas apakah operasi itu berhasil.

Pejabat China di Kanada tidak menanggapi pertanyaan dari Global News tentang tuduhan tersebut.

"Kami telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat integritas proses pemilihan dan sistem kami, dan akan terus berinvestasi dalam perang melawan campur tangan pemilu, melawan campur tangan asing terhadap demokrasi dan institusi kami," kata Trudeau kepada wartawan pada Senin (7/11/2022) sebagaimana dilansir BBC.

“Sayangnya, kami melihat negara, aktor negara dari seluruh dunia, apakah itu China atau lainnya, terus memainkan permainan agresif dengan institusi kami, dengan demokrasi kami,” tambahnya.

Laporan itu muncul setelah pihak berwenang mengatakan mereka sedang menyelidiki tuduhan bahwa China membuka kantor "polisi" tidak resmi di Kanada.

Bulan lalu, Royal Canadian Mounted Police mengatakan sedang menyelidiki laporan "aktivitas kriminal, sehubungan dengan apa yang disebut 'kantor polisi'", yang juga telah dilaporkan di sejumlah negara Eropa.

Beberapa negara Uni Eropa, termasuk Irlandia dan Belanda, memerintahkan China untuk menutup pos polisi, yang dilaporkan digunakan untuk menekan penentang pemerintah agar kembali ke China dan menghadapi tuntutan pidana.

Media Belanda menemukan bukti bahwa apa yang disebut stasiun layanan luar negeri, yang diklaim untuk menyediakan layanan diplomatik, digunakan untuk mencoba membungkam para pembangkang China di Eropa.