Saat Luhut Disebut Perdana Menteri di Luar Negeri…

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditengah ramai pemberitaan soal pembelian Twitter oleh Elon Musk, pertemuan CEO Tesla itu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat sorotan di dalam negeri.

Kunjungan itu secara luas juga dipublikasikan oleh perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat itu melalui akun twitter @teslaownersSV.

Namun dalam unggahan tersebut Musk disebut bertemu dengan Perdana Menteri Indonesia alih-alih Menko Marves Luhut Binsar.

“Elon baru-baru ini dikunjungi oleh Perdana Menteri Indonesia untuk membicarakan kemungkinan pabrik nikel atau gigafactory berikutnya di Indonesia?, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat adopsi EV di negara mereka,” cuit Tesla Owners Silicon Valley tercatat diunggah pukul 14.28 pada Selasa (26/4/2022).

Unggahan itu kini telah hilang dari akun Twitter @teslaownersSV, dan berganti dengan kicauan yang lebih singkat pada pukul 22.00.

Seperti yang diberitakan Kompas.com (26/4/2022) sebelumnya, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menerangkan pertemuan keduanya membahas seputar nikel dan baterai listrik.

Adapun pertemuan itu termasuk dalam agenda Luhut dalam rangkaian kerjanya ke Amerika Serikat (AS), yang juga didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakrie, Staf Khusus mantan CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin, dan Dubes Indonesia untuk AS Roesan Roeslani.

Luhut sebelumnya memang telah mengaku ditelepon pihak Tesla pada Kamis (24/3/2022), yang menyampaikan keinginan untuk membangun pabrik baterai lithium di Indonesia.

Namun Menko Marves itu justru mengingatkan Tesla agar tidak lagi mendikte Indonesia.

Sederet Jabatan Luhut

Sebagai Menko Marves pekerjaan Luhut memang kerap menjadi sorotan, lantaran menteri satu ini dipasang untuk banyak jabatan sekaligus di pemerintahan.

Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi bahkan sempat menyebut Luhut memiliki “super power” dalam pemerintahan.

"Presiden Jokowi sudah waktunya memahami keberadaan Luhut yang superpower dan superbody," ujar Ari kepada Kompas.com pada Kamis (14/4/2022) saat memberikan komentar tentang menumpuknya jabatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Luhut.

Selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional sesuai keputusan Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Selain itu, Luhut juga pernah mengemban sejumlah tugas atau jabatan di luar kementerian.

Jabatan itu adalah memimpin upaya diplomasi untuk melobi Uni Eropa soal pelarangan sawit pada 2018, menjadi ketua pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) pada 2018.

Menurut Peraturan Presiden No. 82 tahun 2020, Luhut juga diberi tugas sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020.

Dia juga menjadi ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sejak 8 September 2021, memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali sejak Juni 2021.

DPP PDI-P Bambang Wuryanto turut bicara terkait banyaknya posisi Luhut di pemerintahan. Dia menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan soal wacana penundaan pemilu 2024.

"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022) sebagaimana dilansir Kompas.com.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.

Disamping kontroversi yang muncul dari penugasannya, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi mengaku sistem kerja Luhut memang terkesan cepat dan memotong jalur birokrasi.

Namun menurut dia, tugas seorang menteri koordinator adalah koordinasi dari beberapa kementerian. Sementara cakupan wewenang dan jabatan yang disandang oleh Luhut sebagai seorang Menko Maritim dan Investasi seakan begitu luas dan tanpa sekat.

"Percuma juga di hampir semua kementerian memiliki wakil menteri dan dirjen tetapi kepercayaan tugas diberikan pada satu orang menko," ucap Ari.

Menurut Ari, sebaiknya presiden yang memimpin pemerintahan yang akan datang melakukan penataan kabinet dengan memberi porsi pekerjaan para pembantunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.