Pejabat China Sebut Sanksi Barat terhadap Rusia Semakin Keterlaluan

BEIJING, KOMPAS.com - Seorang pejabat senior Pemerintah China mengatakan pada Sabtu (19/3/2022), bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia atas Ukraina semakin keterlaluan.

Wakil Menteri Luar Negeri China Le Yucheng juga mengakui sudut pandang Moskwa tentang NATO, dengan mengatakan aliansi itu seharusnya tidak berkembang lebih jauh ke timur.

China belum mengutuk tindakan Rusia di Ukraina atau menyebutnya sebagai invasi, meskipun telah menyatakan keprihatinan mendalam tentang perang.

Beijing juga menentang sanksi ekonomi terhadap Rusia atas Ukraina, yang dikatakan sepihak dan tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.

"Sanksi terhadap Rusia semakin keterlaluan," kata Le di forum keamanan di Beijing, dikutip dari Reuters.

Dia menambahkan bahwa warga Rusia telah kehilangan aset luar negeri tanpa alasan.

"Sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa sanksi tidak dapat menyelesaikan masalah. Sanksi hanya akan merugikan rakyat biasa, berdampak pada sistem ekonomi dan keuangan, serta memperburuk ekonomi global," ungkap dia.

Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus" yang dikatakan tidak dirancang untuk menduduki wilayah, tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya.

Dalam percakapan telepon antara Joe Biden dan Xi Jinping pada Jumat (18/3/2022), presiden AS memperingatkan mitranya dari China tentang "konsekuensi" jika Beijing memberikan dukungan material untuk serangan Rusia, kata Gedung Putih.

Moskwa telah menuntut jaminan yang mengikat secara hukum dari NATO bahwa mereka akan menghentikan ekspansinya dan kembali ke perbatasannya pada tahun 1997.

"Pengejaran keamanan absolut ini (oleh NATO) justru mengarah pada non-keamanan absolut," kata Le.

"Konsekuensi memaksa kekuatan besar, terutama tenaga nuklir, ke sudut bahkan lebih tak terbayangkan," ungkap dia.

Presiden Volodymyr Zelenskiy sendiri mengatakan pada minggu ini bahwa Ukraina dapat menerima jaminan keamanan internasional yang menghentikan tujuan lama untuk bergabung dengan NATO.