Tegas, ASEAN Tak Undang Tokoh Politik Myanmar dalam KTT

BANDAR SERI BEGAWAN, KOMPAS.com – Tokoh politik Myanmar tidak akan diundang dalam KTT ASEAN yang bakal segera digelar bulan ini.

Hal tersebut disepakati dalam pertemuan darurat para menteri luar negeri negara anggota ASEAN pada Jumat (15/10/2021) malam.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, mengatakan bahwa sebagai gantinya, seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT ASEAN yang bakal dilaksanakan pada 26 hingga 28 Oktober.

Keputusan itu diambil setelah tidak tercapainya konsensus untuk menghadirkan perwakilan politik dari Myanmar sebagaimana dilansir Reuters.

Brunei Darussalam menambahkan, hal tersebut didasarkan karena tidak ada kemajuan yang dilakukan junta militer Myanmar terkait konflik di sana pasca-kudeta.

“Beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal,” kata Brunei Darussalam melalui pernyataan.

Pernyataan itu tidak menyebut Min Aung Hlaing atau menyebut tokoh non-politik yang akan diundang dalam KTT ASEAN.

Di sisi lain, beberapa negara anggota ASEAN justru mendapat permohonan dari pemerintah bayangan Myanmar alias Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) untuk menghadiri KTT tersebut.

NUG terdiri atas tokoh-tokoh politik yang menentang junta militer Myanmar.

Para menteri luar negeri dalam pertemuan Jumat menekankan pentingnya memberikan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, akses ke semua pihak terkait di sana.

Kunjungan Erywan yang telah lama direncanakan ke Myanmar telah tertunda dalam beberapa pekan terakhir.

Erywan berkeras untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, yang kini masih ditahan sejak kudeta 1 Februari.

Sementara itu, juru bicara junta militer Myanmar Zaw Min Tun pada pekan ini mengatakan bahwa Erywan akan diterima di negara itu.

Namun, Erywan tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Suu Kyi karena dia didakwa melakukan berbagai kejahatan.

Melansir Reuters, tekanan internasional telah membuat ASEAN mengambil posisi yang lebih keras terhadap junta militer Myanmar.

Junta militer, yang dipimpin Min Aung Hlaing, sebelumnya menerima lima konsensus dalam pertemuan ASEAN yang membahas konflik Myanmar pada April di Jakarta, Indonesia.

Namun, junta militer Myanmar dianggap tidak menerapkannya secara serius.

Junta militer juga dianggap gagal mengakhiri kekerasan, gagal memberikan akses bantuan kemanusiaan, dan gagal memulai dialog dengan lawan-lawannya.

Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan ditangkap sejak kudeta menurut PBB.