AS Minta Arab Saudi Perbaiki Catatan HAM dan Pembebasan Aktivis

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Amerika Serikat (AS) berharap Arab Saudi memperbaiki catatan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, Washington juga mendesak Riyadh membebaskan aktivis hak perempuan dan tahanan politik lainnya.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki pada Jumat (5/2/2021) sebagaimana dilansir dari Reuters.

Pernyataan itu menggarisbawahi niat Presiden AS Joe Biden untuk menjadikan HAM sebagai masalah utama dalam hubungan antara AS dengan Arab Saudi.

Pada Kamis (3/2/2021), Biden mengumumkan bahwa AS mengakhiri dukungannya terhadap Arab Saudi yang memerangi kelompok Houthi di Yaman.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah tegas Biden dalam mengambil garis yang lebih tegas terhadap Arab Saudi.

“Kami, tentu saja, mengharapkan Arab Saudi memperbaiki catatannya tentang hak asasi manusia,” lanjut Psaki.

“Itu termasuk membebaskan tahanan politik seperti pendukung hak-hak perempuan yang dipenjara Arab Saudi,” imbuh Psaki.

Salah satu aktivis yang menonjol yang ditahan Kerajaan Arab Saudi adalah Loujain al-Hathloul (31).

Dia adalah aktivis yang memimpin kampanye agar pihak kerajaan mengizinkan wanita Arab Saudi diperbolehkan menyetir. Hathloul ditangkap pada 2018.

Riyadh menuai kritik internasional pada Desember 2020 ketika Hathloul dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara oleh pengadilan.

Psaki juga menyoroti penahanan seorang ahli epidemiologi sekaligus jurnalis bernama Bader al-Ibrahim dan seorang komentator media, Salah al-Haidar.

Selain itu Psaki juga menyinggung mengenai pembunuhan jurnalis sekaligus kolumnis The Washington Post, Jamal Khashoggi.

Khashoggi dibunuh dan dimutilasi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2018.

Psaki menyebut kematian Khashoggi sebagai kejahatan yang mengerikan. Dia menegaskan kembali niat AS untuk mendeklasifikasi laporan intelijen AS tentang pembunuhan tersebut.

Menurut CIA, pembunuhan itu telah disetujui, dan mungkin diperintahkan, oleh penguasa de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

MBS membantah memerintahkan pembunuhan itu.