Korban Tewas Ledakan di Beirut, Lebanon, Diyakini Capai 200 Orang

Dalam keterangan Gubernur Beirut Marwan Abboud, ratusan orang diduga masih menghilang. dengan kebanyakan adalah pekerja asing.

Pernyataan itu muncul di tengah demonstrasi pasca-ledakan, dengan pengunjuk rasa dan polisi terlibat bentrok sejak Sabtu (8/8/2020).

Aksi lanjutan diyakini bakal terjadi pada Senin (10/8/2020), ketika Perdana Menteri Hassan Diab memimpin rapat bersama menterinya.

Pemerintahannya makin goyah setelah tiga menterinya mengundurkan diri buntut insiden pekan lalu, termasuk Menteri Kehakiman Marie Claude Najm.

Diab menerangkan, tragedi itu dipicu meledaknya 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di gudang pelabuhan selama enam tahun terakhir.

Keputusan untuk tetap menyimpan bahan kimia berbahaya itu menuai kemarahan rakyat Lebanon, karena pemerintah dianggap korup dan lalai.

Dikutip al-Marsad Online via BBC, Gubernur Abboud mengatakan korban tewas sudah mencapai 220 orang, dengan 110 lainnya masih hilang.

Kemudian kepada kanal televiai Al Jadeed TV, Abboud menjelaskan banyak pekerja asing dan sopir truk termasuk dalam korban hilang.

Sementara militer Lebanon menyatakan, mereka menghentikan pencarian di kawasan pelabuhan dikarenakan tidak ada korban yang ditemukan.

Kemudian di pusat kota Beirut, banyak warga yang terdampak masih menghuni rumah mereka yang rusak, tanpa adanya jendela maupun pintu.

Pemerintah menuturkan, mereka mengestimasi ledakan tersebut menyebabkan kerugian hingga 3 miliar dollar AS, sekitar Rp 43.9 triliun.

Kerugian itu memperparah Lebanon, negara Teluk yang sudah menderita karena krisis ekonomi dengan pemerintah dianggap bertanggung jawab.

Badan di bawah PBB sudah menyatakan negara tersebut bakal menghadapi krisis kemanusiaan jika bantuan medis dan makanan tak segera dikirimkan.

Dalam konferensi virtual yang diselenggarakan Presiden Perancis Emmanuel Macron, donor internasional menjanjikan bantuan 297 juta dollar AS (Rp 4,3 triliun).

Meski begitu, negara-negara donor juga menyuarakan kekhawatiran akan indikasi korupsi, dengan bantuan bakal disalurkan secara langsung.