Australia Dukung AS, Tolak Klaim China atas Laut China Selatan

CANBERRA, KOMPAS.com - Australia mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) yang menolak klaim China atas Laut China Selatan.

Australia menyebut China tidak konsisten terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Juat (25/7/2020).

Dalam sebuah pernyataannya terhadap PBB pada Jumat, Australia mengatakan China tidak memiliki landasan hukum atas klaimnya wilayahnya di Laut China Selatan.

"Australia menolak klaim China atas sejarah yang telah dia klaim atau hak dan kepentingan maritim mereka," bunyi pernyataan tersebut.

Langkah tersebut membuat Australia berpihak dengan sikap AS atas klaim China atas Laut China Selatan.

Padahal, awal Juli ini Australia dilaporkan memilih netral terkait tensi yang terus menegang di Laut China Selatan.

AS dan Australia mengutip putusan Pengadilan PBB pada 2016 bahwa klaim China atas perairan tersebut melanggar hukum.

Langkah dua negara tersebut dimaksudkan untuk merespons apa yang mereka lihat sebagai kampanye intensif China dalam mendominasi Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya.

Diberitakan sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan memerkarakan sumber daya yang diperoleh China di Laut China Selatan, sebagai bentuk kegiatan ilegal pada Senin (13/7/2020) pekan lalu.

Pernyataan Pompeo tersebut adalah sikap terbaru AS untuk meningkatkan dukungan terhadap negara-negara Asia Tenggara terkait sengketa Laut China Selatan dengan China.

"Kami memperjelas bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan, sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka," kata Pompeo dilansir dari AFP pada Selasa (14/7/2020) pekan lalu.

Secara tegas Pompeo mengatakan bahwa pemerintah AS memberi dukungan kepada negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, setelah bertahun-tahun AS menyatakan tidak akan berpihak.

"Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," kata Pompeo.