Tuntut Keadilan, Australia Paksa Facebook dan Google Harus Bayar Konten Berita

Rencana ini diumumkan pada Senin (20/4/2020) dalam upaya membuat kedua rakasa teknologi itu berbagi pendapatan iklan dengan media lokal.

Bendahara Josh Frydenberg mengatakan, kode etik akan meminta Facebook dan Google bayar berita dari perusahaan media Autralia untuk konten-konten berita yang diambil.

Kode etik ini akan diresmikan sepenuhnya pada Juli dan Undang-undang akan dibuat segera setelah itu.

"Ini tentang menjaga pekerjaan di jurnalisme dan tentang memastikan hasil yang adil bagi semua orang," kata Frydenberg dikutip dari AFP Senin (20/4/2020).

Facebook dan Google memiliki dampak besar pada industri berita Australia, dengan menangkap dua pertiga dari pengeluaran iklan online.

Menanggapi penurunan pendapatan, outlet berita Australia memangkas 20 persen pekerjaan selama 6 tahun terakhir.

Jika Australia berhasil dalam upayanya untuk memastikan lebih banyak aliran pendapatan iklan ke kantor berita, mereka akan menjadi negara pertama yang melakukannya.

Perancis tahun lalu menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan arahan hak cipta Uni Eropa, yang mengharuskan pembayaran untuk konten berita yang direproduksi.

Namun sejauh ini Google menolak untuk membayar dan sebaliknya mengatakan tidak akan menampilkan berita-berita Perancis lagi.

"Pertempuran" serupa juga terjadi di Spanyol, di mana Google News belum dibuka lagi sejak negara mengeluarkan UU pada 2014 yang mengharuskan pembayaran untuk artikel.

Tantangan sulit

Dilansir dari AFP, kode etik di Australia mengikuti penyelidikan selama 18 bulan tentang kekuatan platform digital oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), yang menyarankan perbaikan dari peraturan saat ini.

Fydenberg mengatakan, pemerintah Australia telah memaksakan langkah-langkah tersebut setelah diskusi tentang kode sukarela gagal membuat kemajuan, dengan dampak pandemi Covid-19 pada pendapatan iklan yang mempercepat perlunya tindakan.

"Kami memahami tantangan yang kami hadapi," kata Frydenberg seraya menganalogikan ini adalah gunung besar untuk didaki karena berhadapan dengan perusahaan besar, tetapi mereka sudah siap dalam pertarungan.

Ketua ACCC Rod Sims mengatakan, pemerhati konsumen telah menyarankan pemerintah bahwa "tidak mungkin" platform digital akan setuju membayar berita Australia.

Direktur Pelaksana Facebook Australia dan Selandia Baru Will Easton mengatakan, pihak perusahaan "kecewa" dengan pengumuman pemerintah, yang datang sebelum tenggat waktu Mei yang disepakati untuk mengeluarkan kode sukarela.

Easton juga berujar Facebook telah menginvestasikan "jutaan dollar" ke dalam kemitraan, pelatihan, dan pengaturan konten untuk mendukung kantor-kantor berita Australia.

Kemudian seorang juru bicara Google mengatakan, pihak perusahaan telah berpartisipasi dalam proses sukarela dan akan terus terlibat dengan kantor berita dan ACCC.

Dorongan agar Australia mengeluarkan aturan baru dipimpin oleh bos media Rupert Murdoch, yang menuduh Facebook dan Google telah "memopulerkan sumber-sumber berita secara kejam dari kantor-kantor berita ternama".

Michael Miller ketua eksekutif Murdoch's News Corp Australasia, menyambut baik pengumuman ini sebagai langkah penting.

"Selama dua dekade, Google dan Facebook telah membangun bisnis bernilai triliunan dollar dengan menggunakan konten orang lain dan menolak untuk membayarnya," kata Miller dikutip dari AFP.

"Industri media Australia berada pada titik kritis, dan kode etik yang mengarahkan platform membayar harga yang adil - dan sangat signifikan - harus diberlakukan segera."

Peraturan baru Australia juga akan mencakup pembagian data, dan pemeringkatan serta tampilan konten berita, untuk ditegakkan dengan mengikat mekanisme penyelesaian sengketa dan hukuman.

Diperkirakan 17 juta orang Australia menggunakan Facebook setiap bulan dan menghabiskan rata-rata 30 menit di platform itu setiap hari, sementara 98 persen pencarian di ponsel Australia menggunakan Google.