Fokus Kemendikbud 2024: Perluasan Wajib Belajar dan Bantuan Pendidikan

KOMPAS.com - Dana untuk pendidikan mencapai Rp 665 triliun yang dialokasikan untuk tahun 2024. Artinya, dana itu setara dengan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Kemendikbud Ristek sendiri mengelola dana sebesar Rp 98,9 triliun yang akan diprioritaskan untuk program-program perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, dalam rangka mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Presiden Jokowi untuk selama ini dalam bidang pendidikan, terutama terkait kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar.

Baca juga: Cek Uang Pangkal Masuk SMA Taruna Nusantara Jalur Kontribusi Khusus

Hal itu disampaikan Nadiem saat Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 pada Sabtu (25/11/2023).

Berikut adalah target dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di tahun 2024:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13,4 triliun.

2. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13,9 triliun.

3. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp 107 juta.

4. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,7 miliar.

5. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

6. Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp 59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp 53,8 triliun.

7. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 4 triliun.

8. BOP Kesetaraan sebesar Rp 1,6 triliun.

9. Tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp 56,6 triliun dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 53,3 triliun.

10. Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp 1,3 triliun.

11. Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp 2 triliun.

Baca juga: Bullying Marak di Sekolah, Bukti Nilai PPKn yang Diajarkan Belum Maksimal

Alokasi tunjangan tersebut sudah memperhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen pada tahun 2024.

Kemudian, dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pemenuhan sarana prasarana pendidikan diwujudkan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan.

Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp 15,29 triliun untuk pemenuhan sarana prasarana di 12.626 satuan pendidikan seluruh Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB, dan SMK.

Presiden Jokowi mengingatkan beberapa hal terkait pelaksanaan APBN 2024.

Pertama, anggaran yang telah diberikan harus digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian realisasi penggunaan anggaran harus dilaksanakan sesegera mungkin, mulai Januari 2024 mendatang. Terakhir, selalu antisipasi ketidakpastian, pemerintah harus lincah dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita harus fokus pada hasil dan memberi manfaat secara maksimal kepada rakyat," ucap di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Bertambah 1, Kini Ada 80 Perguruan Tinggi Berakreditasi Unggul BAN-PT

"Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan di periode ini, saya harap anggaran yang diberikan dapat dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan namun belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang akan datang," tambah Presiden Jokowi.