PPDB Zonasi di Inggris: Data Terpusat, Tak Bisa Dimanipulasi

Sekolah-sekolah di UK juga ada penilaian atau melakukan akreditasi yang dilakukan oleh Ofsted. Sekolah favorit di UK juga ada yakni yang Ofsted rankingnya tinggi.

Namun demikian, ranking tersebut tidak membuat orangtua merasa "harus" menyekolahkan anaknya disana agar pendidikan anak terjamin.

Ada banyak yang dinilai secara keseluruhan untuk melakukan akreditasi terhadap suatu sekolah. Namun perbedaan rangking atau akreditasi satu sekolah dengan sekolah lain tidak terlalu jauh atau tidak terlalu berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain.

"Jadi dari orangtua pun tidak khawatir meski anaknya sekolah dengan grade berbeda," imbuh Corry.

Baca juga: PPDB Rentan Manipulasi Data, Perlukah Sistem Zonasi Dihapus?

Data terpusat tidak bisa dimanipulasi

Corry menekankan, semua data terpusat sehingga tidak bisa dimanipulasi. Setelah dinyatakan lolos oleh city council ke sekolah tujuan, syarat yang harus dipenuhi saat melakukan daftar ulang ke sekolah adalah proof of address atau bukti alamat rumah.

"Karena semua data sudah terpusat sehingga tidak bisa dimanunipulasi lagi. Tidak merekayasa informais yang diberikan ke city council maupun ke sekolah," tandas Corry.

Corry menekankan, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat kompleks sekali. Mulai dari stakeholder atas hingga grassroot.

Banyak yang perlu diurus di stakeholder atas namun di tingkat bawah yang tetap berusaha mencari celah untuk memenuhi kebutuhannya.

Bahkan Corry juga mempunyai pengalaman tak mengenakkan saat mendaftar PPDB sekolah negeri di Indonesia. Saat mendaftar anaknya di kelas 1 SD, Corry mendaftar lewat jalur perpindahan tugas kerja orangtua/wali.

Punya pengalaman tak mengenakkan PPDB di Indonesia

Kala itu, kuotanya 7 kursi dan yang mendaftar hanya anaknya. Namun ada oknum yang meminta sejumlah uang.

"Banyak oknum yang mencari celah. Saya minta, kalau anak tidak memenuhi syarat untuk masuk di jalur disebutkan dimana. Saya juga tidak merasa wajib membayar uang itu kecuali ada tertera di peraturannya," imbuh Corry.

Kedepan, dia berharap ada data yang terpusat dan proses PPDB di Indonesia tidak ada lagi pemalsuan dokumen atau oknum yang mencari peluang.

Corry mengaku bahwa jika ingin membenahi masalah pendidikan di Indonesia adalah hal yang tidak mudah. Namun dia berharap adanya upaya pengurangan kesenjangan antara sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri. Baik dalam bentuk sarana prasarana, kualitas guru dan pengajaran, juga menejemen sekolah.

Sehingga orangtua tidak perlu berlomba-lomba untuk mengejar ‘sekolah favorit’ yang ujungnya membuat banyak oknum orangtua dan oknum pihak sekolah yang melakukan kecurangan.

Sekolah negeri juga perlu selalu menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan publik agar tidak ada lagi istilah, ‘maklum aja sekolahnya begitu, namanya juga sekolah negeri "gratis".