PPDB Zonasi di Inggris: Data Terpusat, Tak Bisa Dimanipulasi

=-----

KOMPAS.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Indonesia telah berakhir. Namun pelaksanaan PPDB 2023 diwarnai dengan pemalsuan dokumen demi lolos di sekolah favorit. Tentu hal ini sangat disayangkan berbagai pihak.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di United Kingdom (UK) sangat berbeda dengan di Indonesia.

Meski sama-sama menggunakan jalur semacam zonasi, namun karena semua data telah terpusat maka sangat tidak mungkin terjadi pemalsuan dokumen.

Selain itu, kualitas pendidikan sekolah-sekolah yang merata juga membuat orangtua lebih memilih sekolah sesuai zonasinya.

Baca juga: Polemik PPDB Zonasi yang Tak Kunjung Dituntaskan

PPDB di UK juga terapkan sistem zonasi

Hal ini disampaikan dosen Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung Corry Caromawati yang saat ini tengah tinggal di Kota Leeds, Inggris untuk menyelesaikan studi PhD candidate di School of Education, University of Leeds, UK.

Corry mengatakan, penerimaan peserta didik baru di awal tahun akademik Inggris cukup sederhana dan mudah. Orangtua cukup mendaftar melalui website pemerintah daerah setempat (pemda) atau city council.

Saat mendaftar, orangtua cukup memasukkan data anak, menyertakan alamat rumah dan kode pos, kemudian akan muncul daftar sekolah yang boleh dipilih.

Saat mendaftar sekolah boleh memilih sekolah yang dituju, ada urutannya bahkan boleh memilih 5 sekolah masih berada di zonasi.

Orangtua juga boleh menjelaskan alasan ingin diterima di sekolah tertentu. Meskipun sekolah tersebut secara zonasi lebih jauh dari sekolah urutan sebelumnya. Namun secara keseluruaja urutan sekolah 1 hingga 5 tersebut masih berada di satu zonasi.

"Nanti bisa disertakan alasan kenapa memilih sekolah disana meski lebih jauh. Misal karena kakaknya berada di sekolah tersebut atau dekat dengan tempat orangtua bekerja. Tapi tetap sekolah yang didaftar berdasarkan zonasi," terang Corry kepada Kompas.com, Senin (17/7/2023).

Tidak ada gengsi-gensian sekolah negeri atau swasta

Menurut Corry, sekolah di UK juga ada yang negeri dan swasta sama seperti di Indonesia. Sama seperti di Indonesia, siswa yang masuk ke sekolah negeri tidak dipungut biaya alias gratis karena semua sudah didanai oleh pemerintah.

Meski tetap ada gengsi-gensian dari orangtua, anak yang masuk sekolah negeri dan swasta, namun hal tersebut tidak terlalu terlihat.

Karena anak yang dimasukkan ke sekolah swasta biasanya ada tujuan khusus yakni untuk mempersiapkan masuk ke universitas tertentu.

"Ada juga sih kesenjangan sosial antara sekolah negeri dan swasta. Tapi tidak ada gengsi-gensian. Lebih ke beda tujuan saja (anak yang masuk negeri maupun swasta). Bahkan jika sekolah negeri penuh akan diarahkan ke sekolah swasta dan dibayari oleh pemerintah. Intinya pemerintah disini agar jangan sampai ada anak yang tidak sekolah," papar Corry.

Sekolah-sekolah di UK juga ada penilaian atau melakukan akreditasi yang dilakukan oleh Ofsted. Sekolah favorit di UK juga ada yakni yang Ofsted rankingnya tinggi.

Namun demikian, ranking tersebut tidak membuat orangtua merasa "harus" menyekolahkan anaknya disana agar pendidikan anak terjamin.

Ada banyak yang dinilai secara keseluruhan untuk melakukan akreditasi terhadap suatu sekolah. Namun perbedaan rangking atau akreditasi satu sekolah dengan sekolah lain tidak terlalu jauh atau tidak terlalu berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain.

"Jadi dari orangtua pun tidak khawatir meski anaknya sekolah dengan grade berbeda," imbuh Corry.

Baca juga: PPDB Rentan Manipulasi Data, Perlukah Sistem Zonasi Dihapus?

Data terpusat tidak bisa dimanipulasi

Corry menekankan, semua data terpusat sehingga tidak bisa dimanipulasi. Setelah dinyatakan lolos oleh city council ke sekolah tujuan, syarat yang harus dipenuhi saat melakukan daftar ulang ke sekolah adalah proof of address atau bukti alamat rumah.

"Karena semua data sudah terpusat sehingga tidak bisa dimanunipulasi lagi. Tidak merekayasa informais yang diberikan ke city council maupun ke sekolah," tandas Corry.

Corry menekankan, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat kompleks sekali. Mulai dari stakeholder atas hingga grassroot.

Banyak yang perlu diurus di stakeholder atas namun di tingkat bawah yang tetap berusaha mencari celah untuk memenuhi kebutuhannya.

Bahkan Corry juga mempunyai pengalaman tak mengenakkan saat mendaftar PPDB sekolah negeri di Indonesia. Saat mendaftar anaknya di kelas 1 SD, Corry mendaftar lewat jalur perpindahan tugas kerja orangtua/wali.

Punya pengalaman tak mengenakkan PPDB di Indonesia

Kala itu, kuotanya 7 kursi dan yang mendaftar hanya anaknya. Namun ada oknum yang meminta sejumlah uang.

"Banyak oknum yang mencari celah. Saya minta, kalau anak tidak memenuhi syarat untuk masuk di jalur disebutkan dimana. Saya juga tidak merasa wajib membayar uang itu kecuali ada tertera di peraturannya," imbuh Corry.

Kedepan, dia berharap ada data yang terpusat dan proses PPDB di Indonesia tidak ada lagi pemalsuan dokumen atau oknum yang mencari peluang.

Corry mengaku bahwa jika ingin membenahi masalah pendidikan di Indonesia adalah hal yang tidak mudah. Namun dia berharap adanya upaya pengurangan kesenjangan antara sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri. Baik dalam bentuk sarana prasarana, kualitas guru dan pengajaran, juga menejemen sekolah.

Sehingga orangtua tidak perlu berlomba-lomba untuk mengejar ‘sekolah favorit’ yang ujungnya membuat banyak oknum orangtua dan oknum pihak sekolah yang melakukan kecurangan.

Sekolah negeri juga perlu selalu menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan publik agar tidak ada lagi istilah, ‘maklum aja sekolahnya begitu, namanya juga sekolah negeri "gratis".

"Jadi mentang-mentang sekolah gratis, orangtua tidak berhak menuntut kualitas dan pelayanan yang baik dari sekolah. Saya sadar hal ini tidak mudah, membutuhkan kerja keras dari semua pihak (pemerintah, pihak menejemen sekolah, guru, orangtua). Tapi jika dimulai dari kesadaran akan hal tersebut, InshaAllah ada niat dan usaha mengarah ke sana," papaar Corry.

Sementara itu, warga Indonesia yang tengah berada di UK, Anita juga menyekolahkan anaknya di UK. Anita sendiri merupakan pegawai dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah menempuh studi di S2 di

Anita mengaku, daftar hanya melalui website pada bulan Januari hingga Februari untuk masuk bulan September di tahun yang sama. Jika mendaftar pada sekolah negeri, orangtua hanya diminta mengisi form online yang mencantumkan 3 preferensi sekolah serta alasan memilihnya, diterima atau tidaknya siswa dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal, jarak ke sekolah, dan kebijakan khusus yang diterapkan oleh masing-masing sekolah.

Seperti contohnya adik yang kakaknya juga bersekolah di sekolah tujuan, biasanya lebih diutamakan.

Baca juga: Banyak Kasus, DPR Minta Mendikbud Nadiem Jadi Ketua Satgas PPDB

Anita menambahkan, di UK juga ada beberapa macam sekolah. Seperti public school, private school dan di beberapa daerah ada faithschool. Sistem penerimaan di sekolah swasta, tidak sama dengang sekolah negeri, bisa langsung cek website sekolah atau melalui telepon.

"Untuk syarat mendaftar sekolah disini lebih mudah, bahkan di jenjang SD tidak perlu melampirkan surat pindah/rapor dari sekolah sebelum," kata Anita.