Banyak Kasus, DPR Minta Mendikbud Nadiem Jadi Ketua Satgas PPDB

KOMPAS.com - Polemik permasalahan jalur zonasi pada sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum menemui titik terang.

Hal itu terlihat masih banyaknya orangtua siswa yang mengeluhkan PPDB di tahun ini.

Baca juga: Kemendikbud Beri 5 Rekomendasi ke Pemda akibat PPDB Zonasi Bermasalah

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, masalah PPDB ini harus diselesaikan bersama-sama dengan Kemendikbud Ristek.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud Ristek. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," ucap dia mengutip laman DPR, Kamis (13/7/2023).

Dia menyebutkan, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama lima tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi.

Dia menyinggung pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang diungkap Wali Kota Bima Arya.

"Satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui kerja sama antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa di Bogor (Bima Arya), adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya," kata Huda.

Dia mengatakan, dirinya bakal meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu.

Bahkan, dia akan meminta langsung kepada Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk menjadi Ketua Satgas PPDB.

Baca juga: 30 Kampus Swasta dengan Status Akreditasi Unggul dari BAN-PT

"Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB," kata Huda.

"Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka, saya minta Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB. Tadinya hari ini (rapat bareng Nadiem), kebetulan Mas Nadiem-nya cuti. Jadinya, hanya eselon I yang kita undang," tambah dia.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Ristek Chatarina Muliana Girsang mengaku masih lemahnya pengawasan PPDB di tingkat daerah.

Oleh karena itu, Chatarina mengimbau dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan secara masif, khususnya untuk memastikan prinsip pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Akui Masih Lemahnya Pengawasan PPDB di Daerah

"Kami meminta sebelum penyelenggaraan PPDB tingkat SMP, SD harus memberikan sosialisasi kepada orangtua murid kelas 6. Lalu, sebelum penyelenggaraan PPDB SMA, ada sosialisasi yang diberikan SMP untuk orangtua murid dan peserta didik kelas 9 di sekolah sebelumnya (SMP) sehingga mereka dapat pencerahan. Kami meminta disdik untuk menjalankan fungsi ini," jelas dia.