P2G Minta Cepat Kemendikbud Tinjau Ulang Sistem PPDB

KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kemendikbud Ristek melakukan peninjauan ulang dan evaluasi total menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah dilaksanakn sejak 2017.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

"Evaluasi secara total dan komprehensif serta tinjau ulang kembali sistem PPDB sangat penting dilakukan Kemendikbud, karena P2G menilai tujuan utama PPDB mulai melenceng dari relnya. Persoalan klasik yang terjadi tiap tahun," ungkap Satriwan Salim.

Baca juga: 6 Tips Kuliahkan Anak bagi Orangtua Gaji di Bawah Rp 5 Juta

P2G, kata dia, mencatat 5 bentuk persoalan utama selalu terjadi selama pelaksanaan PPDB yang sudah berusia tujuh tahun ini.

Pertama, migrasi domisili melalui Kartu Keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orangtua. Ini umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah "unggulan".

Modusnya dengan memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar. Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan terbaru di kota Bogor.

Modus pindah KK ini harusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh RT/RW dan Disdukcapil. Solusi verifikasi faktual sudah tepat dilakukan.

"Yang dilakukan walikota Bogor Bima Arya, bereaksi di ujung proses PPDB ini agaknya telat dan menunjukkan Pemda tidak punya sistem deteksi sejak awal. Apalagi kota Bogor sudah ikut PPDB sejak 2017, jadi bukan hal baru mestinya," jelas dia.

Namun harus diingat adalah hak warga negara juga untuk berpindah tempat. Lalu, hak masyarakat juga menilai sekolah tertentu lebih baik ketimbang sekolah lainnya.

Namun Satriwan menilai, tujuan utama PPDB hingga sekarang belum terwujud. Tingkat kesenjangan kualitas antarsekolah negeri masih terjadi bahkan makin tinggi.

Kedua, sekolah kelebihan calon peserta didik baru karena terbatasnya daya tampung, khususnya di wilayah perkotaan.

Jumlah sekolah negeri dan daya tampung sekolah umumnya lebih sedikit ketimbang jumlah calon siswa.

Baca juga: Ini 9 Jurusan Kuliah yang Menjanjikan di Masa Depan

Sehingga jumlah kursi dan ruang kelas tidak dapat menampung semua calon peserta didik. Alhasil calon siswa terlempar meskipun di satu zona. Faktor utamanya sebaran sekolah negeri tak merata.

Ketiga, sekolah kekurangan siswa. Persoalan yang cukup sering terjadi adalah sekolah sepi peminat.

Karena, faktor jumlah calon siswa yang sedikit, jumlah sekolah negeri yang banyak dan berdekatan lokasinya satu sama lain, serta lokasi sekolah jauh di pelosok pedalaman atau perbatasan yang aksesnya sulit. Faktor utamanya sebaran sekolah negeri tak merata.