Krisis Ilmu Pemerintahan, STPMD APMD Yogyakarta Gelar Webinar Mazhab Timoho

KOMPAS.com - Ilmu pemerintahan di perguruan tinggi dinilai tengah mengalami krisis, bahkan ilmu pemerintahan dianggap tidak ada. Ironinya ilmu pemerintahan diidentikkan dengan ilmu politik dan kebijakan publik.

Menjawab tantangan tersebut, Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, menggelar Webinar Mazhab Timoho dengan topik “Government Making” secara daring pada 22 Juli 2021.

Webinar yang diikuti 251 dosen dan mahasiswa dari seluruh Indonesia ini merupakan kerja sama STPMD APMD dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (Kapsipi) dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).

"Pemerintahan sebagai suatu lembaga dan proses sebenarnya sudah diselenggarakan sejak ribuan tahun yang silam. Semoga Webinar Mazhab Timoho ini menghasilkan pengetahuan dan gagasan baru tentang ilmu pemerintahan,” ungkap Prof. Utang Suwaryo, Ketua Umum Kapsipi.

Harapan senada disampaikan Teguh Yuwono, Ketua 1 ADIPSI, "Kiranya webinar ini bisa menjadi ajang silaturahmi para dosen untuk mengembangkan ilmu pemerintahan.”

Webinar nasional Mazhab Timoho kali ini menghadirkan beberapa pembicara utama yakni; Prof. Fernandes Simangunsong (Guru Besar IPDN), Sutoro Eko Yunanto (Ketua STPMD “APMD”), Nanang Indra Kurniawan (Kepala Polgov DPP UGM), Laila Kholid Alfirdaus (Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahah Undip) dengan moderator Gregorius Sahdan (Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan S1 STPMD “APMD”).

Baca juga: Prodi Ilmu Pemerintahan, Membangun Mazhab Indonesia yang Berpihak pada Rakyat

Kurikulum dan sinergi berbasis Kampus Merdeka

Hasil Webinar Mazhab Timoho ini dapat disarikan dalam tiga hal, sebagai berikut:

Secara ontologi:

lmu pemerintahan dalam konteks Indonesia didasarkan pada sila ke empat, yakni : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Artinya ilmu pemerintahan harus berorientasi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat selaku pemilik kedaulatan.

Secara epistemologi:

Ilmu pemerintahan yang dikembangkan Mazhab Timoho memiliki lima paradigma (perspektif), yakni (1) government (pemerintah), (2) governing (perbuatan pemerintah), (3) governability (otoritas dan kapasitas pemerintah), (4) governance (tatakelola pemerintah) dan (5) governmentality (kepemerintahan).

Secara aksiologi:

Ilmu pemerintahan berpihak pada rakyat sesuai sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya Ilmu pemerintahan tidak melayani elite politik atau birokrat, melainkan untuk kesejahtaraan masyarakat.

Adapun luaran pembelajaran mahasiswa ilmu pemerintahan mampu membuat kebijakan, rancangan legislasi (Undang-Undang, Perda, Perdes), regulasi (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Desa) dan perencanaan anggaran (APBD, APBdes).

Guno Tri Tjahjoko selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” menyampaikan Webinar Mazhab Timoho ini bertujuan mendapatkan pengayaan tentang ilmu pemerintahan yang berbasis pada keindonesiaan dalam rangka penyusunan kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Selain itu webinar ini sekaligus bertujuan sebagai diseminasi pemikiran Mazhab Timoho dalam rangka pengembangan ilmu pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat.

Baca juga: Ini 5 Prodi Paling Diminati Selama Masa Pandemi Covid-19

Dalam konteks penerapan Mazhab Timoho, maka dilakukan peninjuaan kurikulum ilmu pemerintahan dengan memasukkan mata kuliah baru di antaranya: Teori Pemerintahan, Governability (Kapasitas dan Otoritas Pemerintah), Governmentality (Kepemerintahan), Kepemerintahan Pembangunan, Teknologi dan Informasi Pemerintahan, Kepemerintahan, Ekologi dan Agraria.

Webinar Mazhab Timoho ini rencananya ditindaklanjuti dengan penelitian dan pertemuan para dosen dan mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2022.

Selain itu hasil Webinar ini mendorong adanya sinergi dan kerjasama antar perguruan tinggi dalam penjabaran Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana mahasiswa dapat belajar di perguruan tinggi lain.