Kompas.com - 02/08/2021, 09:57 WIB
Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ?APMD? menggelar Webinar Mazhab Timoho dengan topik ?Government Making? secara daring pada 22 Juli 2021. DOK. STPMD APMDProgram Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ?APMD? menggelar Webinar Mazhab Timoho dengan topik ?Government Making? secara daring pada 22 Juli 2021.

KOMPAS.com - Ilmu pemerintahan di perguruan tinggi dinilai tengah mengalami krisis, bahkan ilmu pemerintahan dianggap tidak ada. Ironinya ilmu pemerintahan diidentikkan dengan ilmu politik dan kebijakan publik.

Menjawab tantangan tersebut, Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, menggelar Webinar Mazhab Timoho dengan topik “Government Making” secara daring pada 22 Juli 2021.

Webinar yang diikuti 251 dosen dan mahasiswa dari seluruh Indonesia ini merupakan kerja sama STPMD APMD dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (Kapsipi) dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).

"Pemerintahan sebagai suatu lembaga dan proses sebenarnya sudah diselenggarakan sejak ribuan tahun yang silam. Semoga Webinar Mazhab Timoho ini menghasilkan pengetahuan dan gagasan baru tentang ilmu pemerintahan,” ungkap Prof. Utang Suwaryo, Ketua Umum Kapsipi.

Harapan senada disampaikan Teguh Yuwono, Ketua 1 ADIPSI, "Kiranya webinar ini bisa menjadi ajang silaturahmi para dosen untuk mengembangkan ilmu pemerintahan.”

Webinar nasional Mazhab Timoho kali ini menghadirkan beberapa pembicara utama yakni; Prof. Fernandes Simangunsong (Guru Besar IPDN), Sutoro Eko Yunanto (Ketua STPMD “APMD”), Nanang Indra Kurniawan (Kepala Polgov DPP UGM), Laila Kholid Alfirdaus (Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahah Undip) dengan moderator Gregorius Sahdan (Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan S1 STPMD “APMD”).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Prodi Ilmu Pemerintahan, Membangun Mazhab Indonesia yang Berpihak pada Rakyat

Kurikulum dan sinergi berbasis Kampus Merdeka

Hasil Webinar Mazhab Timoho ini dapat disarikan dalam tiga hal, sebagai berikut:

Secara ontologi:

lmu pemerintahan dalam konteks Indonesia didasarkan pada sila ke empat, yakni : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Artinya ilmu pemerintahan harus berorientasi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat selaku pemilik kedaulatan.

Secara epistemologi:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.